News

10 Provinsi di Indonesia jadi Kasus Stunting Terbanyak

Kementerian Kesehatan baru saja mengumumkan hasil survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022. Angka stunting di Indonesia, turun dari 24,1 persen menjadi 21,6 persen. Namun, berdasarkan data tersebut ditemui 10 provinsi dimana menjadi kasus stunting terbanyak.

Karena itu, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr Maria Endang Sumiwi menegaskan bahwa masyarakat harus tetap waspada.

“Kita ingin melaporkan, bahwa prevalensi stunting turun tapi ada kewaspadaan atau perhatian supaya masyarakat memperhatikan,” kata dr Maria Endang Sumiwi saat temu media, Jakarta, Sabtu (28/01/2023).

Adapun 10 Provinsi tersebut, ditemukan kasus stunting tertinggi di daerah Nusa Tenggara Timur dengan angka 35,3 persen. Sedangkan angka stunting terendah berada di Bali yakni hanya 8 persen.

Provinsi lain di antaranya ada Sulawesi Barat dengan angka 35,0 persen, lalu Papua 34,6 persen, kemudian Nusa Tenggara Barat dengan 32,7 persen, Aceh sebanyak 31,2 persen, Papua Barat 30 persen, Sulawesi tengah 28,2 persen, Kalimantan Barat 27,8 persen, Sulawesi Tenggara 27,7 persen dan Sulawesi Selatan 27,2 persen.

Lebih lanjut, Maria menyarankan agar anak pada fase pertama intervensi dengan ASI Ekslusif 6 bulan pertama adalah solusi terbaik. Namun, pada fase selanjutnya perlu ditambahkan makanan pendamping yang kaya protein hewani. Mengingat, bahwa stunting merupakan masalah yang kronis.

“Nah, masalah kita stunting itu masalah kronis, pada fase selanjutnya tidak cukup, sehingga ASI-nya harus ditambah makanan pendamping ASI. Selain itu dijaga agar anak tak sakit dan anak harus imunsisasi lengkap,” tambahnya.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia menjadikan percepatan penurunan stunting sebagai salah satu program prioritas nasional. Pemerintah menargetkan angka stunting menurun jadi 14 persen pada 2024.

“Dari yang kami perhitungkan, untuk dapat mencapai 14 persen di tahun 2024 perlu penurunan secara rata-rata 3,8 persen per tahun,” kata Syarifah selaku Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemenkes.

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button