Masuk Tahun Politik, Mengundangkan Perppu Ciptaker Terlalu Berisiko Bagi DPR

Besar kemungkinan DPR menolak mengundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi Undang-Undang (UU).

Anggota Komisi III Fraksi Demokrat Santoso meyakini, meminta persetujuan dari DPR dalam urusan ini, sulit terlaksana. Mengingat saat ini telah memasuki tahun politik.

“Jika Perppu ini akan diundangkan menjadi UU, maka presiden harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Untuk mendapatkan persetujuan ini adalah hal yang akan sulit. Karena tahun 2023 adalah tahun politik dimana parpol tidak ingin ditinggal oleh rakyat,” terang Santoso kepada inilah.com saat dihubungi Senin (2/1/2023).

Alasannya, di tahun politik seperti sekarang ini, tentu para anggota DPR akan terus mencari peluang untuk mendapat simpati rakyat. Bila dipaksakan mengundangkan Perppu Ciptaker, tentu akan berdampak bagi turunnya simpati rakyat.

“Maka yang dilakukan oleh parpol meskipun berkoalisi dengan pemerintahan Jokowi, akan banyak parpol yang tidak sejalan dengan keinginan Jokowi untuk meloloskan Perppu menjadi UU,” lanjutnya.

Ia mengingatkan pemerintah untuk jangan terlalu memaksakan kondisi, sebab seharunya kehendak rakyat yang harus jadi perhatian. Santoso berpesan agar Perppu yang diterbitkan bukan malah melahirkan oligarki baru dan kewenangan absolut bagi pemerintah.

“Jangan Perppu itu melahirkan oligarki baru dan kewenangan yang absolut bagi pemerintah untuk berbuat sesuatu atas nama pertumbuhan ekonomi, namun mengabaikan hak-hak rakyat pemilik negeri ini,” pungkasnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyampaikan pandangannya terkait polemik penerbitan Perppu Ciptaker. Menurutnya, pro dan kontra di kalangan masyarakat terhadap suatu kebijakan pemerintah adalah hal yang biasa.

Jokowi menilai perbedaan pendapat dapat memberi warna tersendiri dalam iklim negara demokrasi. “Ya biasa dalam setiap kebijakan dalam setiap keluarnya sebuah regulasi ada pro dan kontra,” kata Jokowi di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (2/1/2023)

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini, mengatakan boleh saja berbeda pendapat, tapi kepala harus tetap dingin. Jokowi menegaskan, pemerintah siap menjelaskan semua alasan dibalik penerbitan Perppu Ciptaker. “Tapi semua bisa kita jelaskan,” ujar Jokowi.