Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan dukungan terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yang menyebut dirinya merasa dikambinghitamkan, ihwal verifikasi faktual yang mengakibatkan sejumlah partai politik (parpol), tidak lolos jadi peserta Pemilu 2024.
Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN menyebut menuduh Jokowi adalah cara paling ampuh bagi oposisi yang ingin mencari dukungan dan simpati masyarakat.
“Bahkan hal ini menjadi cara efektif untuk mendulang simpati, dan rasa iba masyarakat untuk mendapatkan efek elektoral mereka,” paparnya dalam keterangannya, Kamis (22/12/2022).
Lebih lanjut dia mengatakan, sudah hal biasa bagi koalisi partai politik di luar pemerintah untuk bersikap naif. Padahal kegagalan yang mereka alami adalah kesalahan mereka sendiri.
Namun, sambung dia, hal tersebut sangat memalukan untuk diakui, maka mengkambinghitamkan pemerintahan Jokowi jadi alternatif terbaik untuk menjaga muka.
“Faktor eksternal sebagai sumber penyebab kegagalan atas rencana politik sering menjadi argumentasi yang dibangun. Sedangkan faktor internal sebagai sumber kegagalan kemudian diabaikan sebagai faktor determinan,” sambungnya.
Yoga menegaskan, Jokowi tidak pernah melakukan upaya apapun dalam mengintervensi kebijakan internal partai politik, jadi sangat salah bila mengkambinghitamkan mantan Wali Kota Solo tersebut. “Mengambinghitamkan pihak Istana atau Presiden adalah jalan mudah atas kegagalan rencana politik yang dilakukan oleh kelompok yang berada di luar pemerintahan,” pungkasnya.
Pandangan berbeda disampaikan juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid. Ia mengatakan, seharusnya Presiden Jokowi tidak perlu terlalu reaktif atas tuduhan tersebut. Bila terlalu bereaksi, malah kian memperkuat dugaan adanya intervensi presiden dalam proses verifikasi faktual parpol.
“Presiden tidak perlu takut atau khawatir dengan hal tersebut. Kalau memang beliau tidak ikut intervensi dalam proses penentuan, ya santai saja,” jelas Kholid kepada wartawan pada Kamis (22/12/2022).
Daripada sibuk urusi persiapan pemilu, sebaiknya Jokowi fokus saja dalam perannya sebagai presiden dan kepala negara. Mengingat, masih ada lebih dari satu tahun masa jabatannya. “Memang baiknya, presiden fokus menjalankan perannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, tidak perlu disibukan urusan pencapresan,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi saat memberikan pidato di Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Hanura menyampaikan bahwa pihak istana menjadi tertuduh, karena isu adanya kecurangan pada tahap verifikasi faktual partai politik. “Paling enak itu memang mengambinghitamkan, menuduh presiden, istana, Jokowi, paling enak itu. Paling mudah dan paling enak,” jelas Jokowi.
Dia menegaskan Istana tidak campur tangan dalam urusan KPU yang menurutnya independen. Isu kecurangan verifikasi parpol menjadi panas lantaran adanya narasi intervensi presiden.
“Itu kan sebetulnya urusannya KPU, urusannya KPU itu, tetapi yang dituduh-tuduh karena tidak lolos langsung tunjuk-tunjuk, itu Istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi,” terang Jokowi.
Diketahui, dari total 18 parpol yang mengikuti tahapan verifikasi faktual, sebanyak 17 partai politik dinyatakan lolos. Satu parpol yakni, Partai Ummat, dinyatakan tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024.
“Saya itu enggak ngerti apa-apa masalah ini. Ini kan total 100 persen urusannya KPU. Bukan urusan siapa-siapa, KPU itu independen. Jadi, tidak bisa yang namanya kita itu ikut-ikutan, mengintervensi apalagi, endak ada,” ucapnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)