Kemenko Perekonomian mengungkapkan progres pembagian bantuan sosial atau bansos beras. Penyaluran kepada 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) tersebut untuk menurunkan harga besar sekitar 0,15 persen. Bagaimana keabsahan data KPM?
Deputi Koordinasi Bidang Pangan dan Agribisnis, Muzdalifah Mahmud mengakui pada periode April-Juni 2023, beras yang dibagikan sebanyak 605 ribu ton atau 95 persen dari target 640 ribu ton.
“Penyaluran beras murah kami harapkan akan mampu menurunkan harga beras sebesar 0,15 persen,” kata dia seperti dikutip saat acara peluncuran Gerakan Pangan Murah (GPM) di Jakarta Senin (26/6/2023).
Menurut Muzdalifah, program bansos beras mampu secara signifikan menjaga stabilisasi harga beras. Melalui program ini, masing-masing KPM akan menerima bantuan berupa beras 10 kilogram sebanyak 3 kali. Hingga 2 Mei 2023 atau pada hari pertama penyaluran bantuan beras tahap 2, Perum Bulog telah menyalurkan sebanyak 1.680 ton beras.
Artinya jumlah beras tersebut setara bantuan bagi 168 ribu KPM. Realisasi pendistribusian tertinggi di Provinsi Maluku sebanyak 878 ton. Angka itu mencapai 68 persen dari total alokasi bantuan di Provinsi Maluku sebanyak total 1.285 ton.
Untuk itu, sama seperti bantuan beras tahap pertama, bantuan tahap ke-2 ini juga akan disalurkan kepada 21,3 juta KMP di 38 provinsi dengan mengoptimalkan stok beras Bulog di 26 kantor wilayah se-Indonesia. Pendistribusian juga tetap menggandeng 3 perusahaan ekspedisi, yaitu PT Pos Indonesia (Persero), PT Jasa Prima Logistik (JPL), dan PT DNR.
Dalam pendistribusian bansos beras juga tetap dilakukan by name by address sesuai data KPM dari Kementerian Sosial. Penyaluran bantuan beras ini, tutur Arief, juga sebagai upaya pengendalian inflasi setelah Idul Fitri. Pasalnya, beras menjadi salah satu komoditas pangan yang memberikan andil pada laju inflasi.
Sementara tentang data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pada 16 Juni 2023, Kemensos mengungkapkan menemukan 10.249 orang pejabat perusahaan ternyata sebagai penerima bantuan sosial. Data ini terbongkar setelah berkolaborasi dengan Kemenkum dan HAM.
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, para penerima bansos tersebut di antaranya menempati jabatan direksi atau pejabat tertentu di sejumlah perusahaan. Data tersebut diperoleh dari sistem di Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
“Padahal kalau dicek (pada database), orangnya miskin, ada yang cleaning service, ada yang buruh. Mereka tercatat sebagai pengurus atau pejabat di perusahaan itu (pada sistem AHU). Tetapi realitanya mereka miskin,” ujar Risma seperti dikutip dari keterangan resmi Kemensos, Jumat (16/6/2023).
Beri Komentar (menggunakan Facebook)