Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, akan menjatuhkan sanksi kepada 31.624 ASN penerima bantuan sosial (bansos).
Pasalnya Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak termasuk dalam kriteria penerima bansos, karena memiliki penghasilan tetap dari pemerintah. Demikian ditegaskan Menpan RB Tjahjo Kumolo.
“Pegawai ASN tidak termasuk dalam kriteria penyelenggaraan kesejahteraan sosial,” kata Tjahjo dikutip Antara, Sabtu (20/11/2021).
Sanksi diterapkan, lanjut Tjahjo apabila ASN yang terdata terbukti melakukan tindakan curang. Hukumannya terkait disiplin sesuai yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Tjahjo Kumolo juga menekankan perlu dilakukan peninjauan terlebih dahulu mengenai mekanisme penetapan data penerima bantuan sosial oleh pemerintah daerah ataupun pihak terkait. Sehingga adanya validasi dan verifikasi penerima bantuan sosial yang memang berhak.
Menurutnya, sejauh ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontuna, disebutkan penerima bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin yang tidak mampu dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
Ada pula Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang mengatur penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan tidak layak serta mempunyai kriteria masalah sosial, seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, korban bencana dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)