Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (Ketum PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin pesimistis dengan masa depan para santri untuk bisa masuk ke dalam kancah politik, melalui jalur Pemilihan Legislatif (Pileg).
Pasalnya, santri kurang memiliki modal jika harus bertarung memperebutkan posisi sebagai wakil rakyat. Padahal menurutnya, keberadaan para santri akan bisa memberi dampak positif bagi iklim politik di parlemen.
“Kalau berpikir pesimistis nampaknya masa depan agak suram untuk para santri kita berjuang. Karena santri-santri modalnya kurang, sementara untuk kompetisi pileg modalnya harus besar,” terang Cak Imin di Hotel Millenium, Jakarta, Jumat (13/1/2023).
Ia menegaskan, cara agar peluang bagi santri bisa lebih besar untuk berkiprah menjadi legislator adalah dengan mengurangi politik uang.
“Satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah menghentikan dan minimal mengurangi money politics dalam proses pemilihan tahun 2024,” lanjutnya.
Oleh karena itu dalam acara Ijtima’ Ulama Nusantara, Cak Imin mengeluarkan fatwa haram penerimaan amplop pada Pemilu 2024 mendatang.
“Harapan kami, doa restu, tausiah, (serta) fatwa yang harus ditegaskan, terutama mohon fatwa dalam ijtima ulama Nusantara tahun ini, agar meneguhkan hukumnya menerima amplop dalam menentukan pilihan dalam setiap pemilu,” tegasnya.
Ia turut mengajak masyarakat agar mengedepankan hak pilihnya, daripada sebuah transaksi pragmatis melalui politik uang. “Bahwa hak pilih jauh lebih mahal dibanding transaksi pragmatis yang ada. Ini namanya membutuhkan keseriusan agar kita ingin pemilu tahun 2024. jauh lebih melahirkan demokrasi,” ujar Cak Imin.
“Kita ingin Pemilu 2024 jauh lebih melahirkan demokrasi yang unggul demokrasi, yang menghasilkan pemerintah yang berkekuatan legitimasi murni,” pungkasnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)