Penunjukan Meutya Hafid sebagai Menteri Komunikasi dan Digital dalam Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu keputusan yang menuai perhatian publik. Meutya yang memiliki latar belakang kuat di bidang komunikasi, baik sebagai mantan jurnalis dan Ketua Komisi I DPR RI, kini harus menghadapi sejumlah pekerjaan rumah yang ditinggalkan oleh Budi Arie Setiadi, pendahulunya di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Berubahnya nomenklatur dari Kominfo menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadapi tantangan era digital yang semakin kompleks. Namun, di balik perubahan tersebut, ada sejumlah masalah krusial yang kini menjadi tanggung jawab Meutya Hafid, mulai dari infrastruktur digital yang tertinggal, keamanan siber yang lemah, hingga isu perlindungan data pribadi.
1. Pemerataan Infrastruktur Internet yang Tertinggal
Salah satu tantangan terbesar yang diwariskan kepada Meutya adalah pemerataan infrastruktur internet, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Menurut laporan terbaru, masih ada sekitar 20% wilayah di Indonesia yang belum terjangkau oleh internet broadband. Target “Indonesia Merdeka Sinyal” yang seharusnya tercapai pada 2020 hingga kini masih belum terpenuhi.
Meutya harus segera mempercepat pembangunan infrastruktur ini, mengingat internet yang merata adalah kunci utama dalam mendukung ekonomi digital dan memberikan akses yang setara bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“Ini seharusnya selesai 2020, tapi hingga sekarang masih belum tuntas,” ujar Heru Sutadi, Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute kepada inilah.com, Senin (21/10/2024).
2. Keamanan Siber yang Masih Lemah
Keamanan siber Indonesia juga menjadi pekerjaan rumah yang tidak bisa diabaikan. Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia sering menjadi target utama serangan siber, namun upaya perlindungannya masih dinilai lemah. Kebocoran data, serangan ransomware, dan insiden siber lainnya kerap terjadi, menunjukkan betapa rentannya sistem keamanan digital di Indonesia.
Meutya Hafid diharapkan dapat memperkuat kebijakan keamanan siber yang lebih tegas dan efektif. Sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, ia juga harus memastikan bahwa pemerintah mampu merespons ancaman siber dengan cepat dan mencegah kebocoran data yang berulang.
3. Perlindungan Data Pribadi yang Belum Optimal
Isu perlindungan data pribadi semakin mendesak setelah mulai diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada 17 Oktober 2024. Namun, meskipun UU ini telah disahkan, pelaksanaannya masih belum optimal karena belum ada peraturan operasional yang jelas, seperti peraturan pemerintah dan keputusan presiden terkait lembaga independen yang akan mengawasi perlindungan data.
Meutya Hafid, yang turut berperan dalam pengesahan UU PDP, kini menghadapi tantangan besar untuk mempercepat pembentukan lembaga independen tersebut.
“Kalau lembaga ini tidak segera dibentuk dan hanya dipegang oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, akan terjadi konflik kepentingan,” ujar Heru. Lembaga yang mengawasi perlindungan data tidak boleh hanya menjadi alat regulasi internal, tetapi harus berdiri sendiri dan memiliki independensi penuh.
4. Meningkatkan Kecepatan Internet yang Masih Rendah
Meski terjadi peningkatan kecepatan internet Indonesia dari 2,5 Mbps pada 2014 menjadi 25 Mbps di 2024, posisi Indonesia di Asia Tenggara justru merosot. Indonesia kini berada di peringkat 9 dari 11 negara di kawasan tersebut, tertinggal dari negara tetangga seperti Vietnam dan Filipina.
Negara-negara lain sudah menetapkan target kecepatan internet hingga 100 Mbps, sementara Indonesia masih belum menetapkan target yang ambisius.
Meutya harus segera menetapkan program yang jelas untuk meningkatkan kecepatan internet Indonesia, guna mendukung daya saing ekonomi digital di kawasan dan internasional.
5. Pemberantasan Judi Online yang Masih Marak
Selain infrastruktur dan keamanan siber, Meutya juga menghadapi tantangan pemberantasan judi online yang menjadi perhatian khusus Presiden Prabowo. Judi online terus merajalela melalui platform digital, dan pemerintah dinilai belum berhasil memberantas praktik ilegal ini secara efektif.
“Presiden Prabowo telah menegaskan perang terhadap judi online, dan ini menjadi prioritas utama Kementerian Komunikasi dan Digital,” ungkap lulusan Universitas New South Wales, Australia, dan Magister di Universitas Indonesia tersebut.
Pemberantasan judi online yang tuntas memerlukan langkah konkret dari kementerian, baik dalam aspek penegakan hukum maupun pengawasan platform digital.
6. Mendorong Ekonomi Digital yang Belum Maksimal
Meskipun ekonomi digital Indonesia terus berkembang, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai target yang ambisius. Pada 2024, ekonomi digital Indonesia ditargetkan mencapai $125 miliar USD, namun hingga 2023 baru mencapai $82 miliar USD. Upaya untuk mendorong ekonomi digital, terutama dalam sektor e-commerce, harus menjadi salah satu prioritas Meutya Hafid.
Dengan berbagai tantangan ini, tugas Meutya Hafid sebagai Menteri Komunikasi dan Digital tentu tidak ringan. Perubahan nomenklatur kementerian ini bukan hanya sekadar perubahan nama, tetapi juga cerminan dari tanggung jawab besar yang harus diemban oleh Meutya dan dua wakil menterinya, yakni Nezar Patria dan Angga Raka.