Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengatakan pihaknya akan mengkaji soal keterlibatan Mayor TNI Teddy Indra Wijaya dalam debat capres 2024. Mayor TNI Teddy yang merupakan ajudan Capres Prabowo Subianto ini terpantau aktif saat acara debat capres beberapa waktu lalu.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengatakan akan segera merampungkan kajian terkait Mayor TNI Teddy dalam waktu dekat. Setelah selesai nantinya Bawaslu akan memberikan rekomendasi kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto terkait dugaan pelanggaran netralitas TNI tersebut.
“Ini sebagai ajudan apakah boleh demikian atau bagaimana akan kita kaji dulu kemudian kita akan teruskan ke panglima TNI. Jadi kita akan sampaikan ke panglima TNI untuk menindak lanjutinya,” kata Bagja saat ditemui di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Senin (18/12/2023).
Menurutnya, Bawaslu akan menyerahkan sepenuh kepada institusi TNI untuk memberikan sanksi terhadap Mayor TNI Teddy jika nantinya ditemukan adanya dugaan pelanggaran dalam keterlibatannya di debat capres beberapa waktu lalu.
“Nanti yang akan melakukan putusan atau yang berkaitan dengan hasil dugaan pelanggaran Bawaslu akan diputuskan dan diberikan sanksi (dari institusi), kalau diberikan sanksi atau tidak diberikan sanksi oleh Panglima TNI,” jelas Bagja.
“Kami meneruskan dugaan pelanggaran jika terjadi dugaan pelanggaran,” sambungnya.
Sebelumnya, saat Debat Pilpres perdana di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Selasa (12/12/2023) kemarin, video viral di platform X memperlihatkan Mayor TNI Teddy menggunakan kemeja biru muda busana dari palson nomor urut 2. Ia duduk di tribun pendukung Prabowo-Gibran.
“Halo Bawaslu RI. Teddy ini adalah TNI aktif kenapa dia ikut dalam barisan tim Prabowo? Kenapa kalian gak tegur orang ini. @bawaslu_RI Emang boleh TNI aktif masuk dalam lingkaran timses Prabowo gini?. Tolong kalian jelaskan.”, tulis akun X @UmarSyadarHsb_ _, dikutip Minggu (17/12/2023).
Sekadar informasi, sebelum bertugas sebagai ajudan Menteri Pertahanan, Mayor TNI Teddy sempat bertugas menjadi ajudan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode 2014-2019.