Kalau tak ada aral, ribuan buruh dari berbagai elemen bakal mengepung Istana Presiden, Jakarta Pusat pada Kamis (6/6/2024). Buruh mendesak Presiden Jokowi mencabut PP 21/2024 tentang perubahan PP 25/2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Hal itu disampaikan Presiden Partai Buruh sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, Jakarta, Selasa (4/6/2024). “Ribuan buruh Jabodetabek dari berbagau berbagai organisasi serikat perkerja seperti KSPI, KSPSI, KPBI, dan Serikat Petani Indonesia (SPI) serta organisasi perempuan PERCAYA, siap melakukan aksi protes ke Istana,” ujar Said.
Menurut Said, unjuk rasa dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dengan titik kumpul di depan balai kota dan begerak ke Istana melalui kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Bahwa pemerintahan Jokowi wajib hukumnya mencabut iuran Tapera seperti yang diatur PP 21/2024 yang dinilai menambah beban buruh.
“Kebijakan Tapera jelas merugikan dan membenani pekerja dengan iuran. Meski telah membayar iuran 10 hingga 20 tahun, tetap saja tidak ada kepastian buruh bisa punya rumah,” tandasnya.
Selain itu, kata dia, kebijakan pemerintahan Jokowi mewajibkan iuran Tapera sebesar 3 persen dari upah buruh mulai 2027, merupakan bentuk pelepasan tanggung jawab. Karena, pemerintah hanya bertindak sebagai pengumpul iuran, tidak mengalokasikan dana dari APBN maupun APBD.
“Permasalahan lain adalah dana Tapera rawan dikorupsi, serta ketidakjelasan dan kerumitan pencairan dana,” lanjutnya.
Selain aksi menolak Tapera, lanjut Said, isu lain yang diangkat dalam aksi ini adalah tolak Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, Tolak KRIS BPJS Kesehatan, Tolak Omnibuslaw UU Cipta Kerja, dan Hapus outSourching tolak upah murah disingkat Hostum.
“Tidak ketinggalan, dalam aksi 6 Juni, buruh juga menuntut penghapusan outSourcing tolak upah murah, Hostum,” lanjutnya.