Menkopolhukam yang juga cawapres nomor urut 3, Mahfud MD membenarkan dirinya sempat ditawari untuk menjadi pendamping Anies Baswedan dalam kontestasi pilpres 2024. Mahfud mengatakan, tawaran itu datang dari salah satu partai yang tergabung dalam koalisi perubahan.
“Betul, saya pernah ditawari untuk menjadi cawapresnya Pak Anies. Tetapi bukan oleh koalisi, oleh PKS,” ujar Mahfud saat sesi tanya jawab dalam kuliah umum di Universitas Bung Hatta, Kota Padang, Sumatra Barat (Sumbar), Senin (18/12/2023)
Mahfud mengatakan, ketika itu beberapa pengurus PKS mendatangai langsung kediamannya.”Bapak mau nggak kalau kami calonkan sebagai cawapresnya Pak Anies karena kami koalisi?,” kata Mahfud menirukan penawaran yang diucapkan salah seorang pengurus PKS.
Namun Mahfud mengaku ketika itu menolaknya. Ini dikarenakan Mahfud menilai kubu Anies ketika itu sedang dalam perpecahan menyusul hengkangnya partai Demokrat.
“Koalisi Anda (PKS), ketika itu, koalisi Anda itu mau pecah. Itu Partai Demokrat yang dipimpin oleh AHY bilang, kalau tidak mencalonkan AHY, Demokrat akan keluar dari koalisi,” kata Mahfud.
Mahfud khawatir bila dirinya memutuskan menerima pinangan itu, kemudian akan dituduh sebagai sosok pemecah belah koalisi, terlebih dengan jabatan yang diemban Mahfud sebagai bagian dari pemerintahan (Menkopolhukam).
“Jangan sampai menuduh Pak Jokowi menyusupkan orang ke situ agar pecah, saya yang menjamin pada publik bahwa pemilu ini akan jadi dan Pak Anies tidak boleh ada yang menghalanginya, agar Pak Anies tidak terhalang mencalonkan, saya tidak mau jadi wakilnya agar koalisinya tidak solid,” kata Mahfud.
Sementara terkait mengapa ia menerima pinangan Ganjar, Mahfud mengatakan, selain dikarenakan koalisi yang ada dibarisan Ganjar solid, juga atas dasar pernyataan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Mega, sambung Mahfud ketika itu meyakini dirinya untuk maju sebagai cawapres tanpa embel-embel biaya. Mega ketika itu, dikatakan Mahfud, terang-terangan meminta untuk tak khawatir sebab sudah ada TPN yang mengurus soal kampanye.
Pernyataan ini berbeda dengan yang ia ketahui selama ini, bahwa jika ingin menjadi cawapres harus mempunyai duit yang banyak.
“Beritanya kalo mau menjadi cawapres itu biaya saksinya saja Rp 1,6 T, biaya saksinya saja setiap TPS Rp 500 ribu dengan 330 ribu TPS, kalikan saja. Kalau saksinya satu, kalo dua?,” kata Mahfud.
Selain itu, menurut Mahfud, berbeda ketika disodorkan jadi pendamping Anies Baswedan, di kubu Ganjar langsung disampaikan visi misi yang akan diusung.
“Pak Mahfud tugasnya menegakkan hukum, memberantas korupsi, menegakkan hak asasi, membangun demokrasi, itu clear. Kalau dengan PDIP kami diberitahu visi misinya, oke saya tandatangan, itu alasannya,” kata Mahfud.