Juru bicara (Jubir) calon presiden presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, Surya Tjandra menjelaskan program Bantuan Sosial (Bansos) Plus yang digagas pasangan Anies-Muhaimin (AMIN).
Dia mengatakan manfaat dan penerima program Bansos Plus akan ditambah dibanding program Bansos yang sudah dijalani pemerinta. Untuk pelayanannya, sambung dia, negara akan memberikan layanan terbaik kepada penerima.
“Program Bansos Eksisting yang akan Plus manfaatnya, Plus penerimanya, Bantuan Tunai Langsung (BLT) tambahan untuk Lansia yang saat ini Rp200 ribu per bulan, tawaran AMIN menjadi Rp300 ribu per bulan,” ujar Surya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (19/12/2023).
Selain itu, akan ada juga BLT tambahan untuk penyandang disabilitas dari yang sebelumnya Rp 200 ribu per bulan menjadi Rp 300 ribu per bulan. “Menurut data dari 20,26 juta penyandang disabilitas yang tidak memiliki pekerjaan, hanya 134 ribu jiwa yang mendapatkan bantuan sosial,” kata Surya.
Bahkan, Bansos Plus ini juga akan menyasar kepala keluarga perempuan yang saat ini belum mendapatkan program Bansos khusus dari pemerintah. “Dari data Susenas 2020 ada 11,44 juta keluarga di Indonesia dikepalai perempuan yang hampir setengahnya memiliki gaji di bawah Rp 500 ribu per bulan. Maka dari itu AMIN menawarkan Rp 500 ribu per bulan,” jelasnya.
Mantan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang RI ini menyebut, pasangan AMIN juga akan memperbaiki Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang saat ini penerima manfaatnya hanya 900 ribu orang, dan akan diubah menjadi 1,9 juta orang.
“Dari data Statistik Pemuda Indonesia 2022, Saat ini Hanya 6 dari 100 anak dari keluarga miskin yang mampu mengakses pendidikan sampai perguruan tinggi,” tuturnya.
Tidak hanya itu, AMIN juga menjanjikan KIP Plus untuk siswa di akhir jenjang kelas 6 SD, 3 SMP, hingga 3 SMA akan mendapat tambahan bantuan Rp500 ribu untuk menutup kebutuhan biaya tambahan ketika naik jenjang sekolah. “Data BPS 2022 Rata-rata lama sekolah anak pada kelompok ekonomi rendah 7 tahun, sedangkan ekonomi tinggi 11 tahun,” terangnya.
Lebih jauh, Surya menjelaskan pihaknya juga akan meningkatkan layanan akurasi program dengan perbaikan data dan mengevaluasi definisi kemiskinan supaya lebih konkret.
“Perbaikan data, termasuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Rekam jejak (Anies) di Jakarta, melibatkan ibu-ibu PKK dalam melaporkan kondisi sosial masyarakat di sekitarnya,” ujarnya.