Ketua MPR RI Bambang Soesatyo kedapatan tidak menghadiri panggilan sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (20/6/2024). Bamsoet sapaan akrabnya, ‘ngeles’ menerima undangan mendadak dari MKD.
“Undangan baru saya terima kemarin sore tertanggal 19 Juni 2024 usai acara Sosialisasi Empat Pilar di MPR, sementara saya sudah terikat dengan agenda yang sudah dijadwalkan jauh hari sebelumnya,” kata Bamsoet, dalam keterangan yang diterima, Kamis (20/6/2024).
Oleh sebab itu, kata dia, dirinya tidak dapat menghadiri panggilan MKD DPR untuk mengklarifikasi terkait pernyataan soal amendemen UUD 1945 karena padatnya agenda yang sudah terjadwal sebelumnya.
“Kemungkinan bisa berbeda jika undangan klarifikasi dari MKD DPR tidak mendadak,” ucapnya.
Padahal, lanjut dia, Pasal 23 ayat (1) Tata Beracara MKD menyebutkan bahwa MKD menyampaikan surat panggilan sidang kepada Teradu paling lambat tujuh hari sebelum Sidang MKD.
Meski tak hadir, Bamsoet menjelaskan ia telah menyampaikan pemberitahuan ketidakhadiran dan materi klarifikasi berikut pandangan hukum dari Biro Hukum Kesekjenan MPR RI.
“Saya telah kirimkan rekaman video beserta transkrip narasi liputan dari salah satu media TV nasional dalam konferensi pers tanggal 5 Juni 2024 yang dijadikan dasar materi aduan. Sekaligus untuk meluruskan bahwa aduan yang disampaikan kepada MKD DPR RI tersebut tidak tepat. Bahkan patut diduga pelapor tersebut telah menyebarkan berita bohong atau hoaks, yang selain bertentangan dengan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), juga cenderung menyerang kehormatan Pimpinan MPR,” tuturnya.
Dia pun meluruskan bahwa dirinya tidak pernah melontarkan pernyataan “seluruh partai politik setuju untuk melakukan amendemen penyempurnaan UUD NKRI 1945”, melainkan pernyataan diawali dengan kata “kalau/jika” sehingga tak berpretensi melangkahi partai politik yang ada.
Lebih jauh Bamsoet berjanji ia akan memenuhi undangan klarifikasi pada sidang MKD DPR RI berikutnya.
Sebelumnya pada Rabu (6/6), Bambang Soesatyo dilaporkan atas pernyataannya terkait dengan fraksi yang mendukung amendemen Undang-Undang Dasar 1945, oleh seseorang yang bernama Azhari. Adapun pelaporan terkait hal itu berdasarkan berita-berita yang ada di media online.