Tiba-tiba Tarik Rp15 Triliun, DPR: Muhammadiyah tak Sepicik Itu


 

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno memberikan tanggapan atas keputusan PP Muhammadiyah menarik duit Rp15 triliun di Bank Syariah Indonesia (BSI). Tentu

Hendrawan menilai, penarikan dana yang cukup besar milik PP Muhamammadiyah, tentunya tidak bisa diartikan ebagai ajang balas dendam karena petingginya gagal menjadi Komisaris BSI. “Jangan direduksi menjadi soal ngambek begitu. PP (Muhammadiyah) tidak sepicik itu,” kata Hendrawan saat dihubungi Inilah.com, Jakarta, Sabtu (22/6/2024).

Hendrawan mengatakan, penarikan dana sebesar itu, menimbulkan pertanyaan besar. Tentunya pemilik dana punya alasan yang cukup mendasar. Khususnya menyangkut tata kelola dan risiko perbankan.  “Jangan-jangan ada yang salah dengan tata kelola di BSI,” ujarnya.

Ia pun mendesak lembaga pengawas keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memantau perkembangan BSI. Pasca penarikan dana jumbo milik PP Muhammadiyah, melahirkan sentimen negatif yang cukup menari perhatian dari pemilik modal atau pelaku pasar. “Mudah-mudahan penarikan tersebut tidak mengganggu kepercayaan masyarakat kepada BSI,” ucapnya.

Hendrawan mengatakan, penarikan dana Rp15 triliun tidak perlu dispekulasikan secara luas.  Tapi dia meyakini ada masalah serius menyangkut manajemen BSI. 

Diketahui, PP Muhammadiyah menarik dana jumbo Rp15 triliun dari brangkas Bank Syariah Indonesia (BSI), muncul spekulasi liar. Petinggi PP Muhammadiyah gagal menjabat Komisaris BSI.

Informasinya, pihak BSI-lah yang proaktif menawarkan posisi komisaris dan dewan pengawas syariah (DPS) kepada PP Muhammadiyah. Berkali-kali diajukan tapi ditolak. Barulah pada penawaran ketiga, PP Muhammadiyah memberikan lampu hijau.

Disodorkanlah dua nama melalui surat bernomor 145/I.0/A/2024. Yakni, Jaih Mubarak untuk calon DPS dan Abdul Mu’ti untuk calon komisaris.

Keduanya bukan orang sembarangan di PP Muhammadiyah. Jaih Mubarak, misalnya, menjabat Wakil Ketua II Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Sedangkan Abdul Mu’ti adakah Sekretaris Umum PP Muhammadiyah.  

Namun, keputusan RUPS BSI yang digelar 17 Mei 2024, hasilnya di luar dugaan. Karena, hanya meloloskan Jaih Mubarak sebagai dewan pengawas. Sedangkan Abdul Mu’ti terpental. Posisinya diambil alih politikus Gerindra, Felicitas Tallulembang.