AS kembali memasukan enam perusahaan baru ke dalam daftar hitam perdagangannya. Washington beralasan perusahaan-perusahaan tersebut telah membuat terganggunya keamanan nasional.
Dalam Daftar Hitam Departemen Perdagangan AS (USDC), Selasa (2/7/2024), ada dua perusahaan China yang masuk di dalamnya. Adapun empat perusahaan lainnya berasal dari Afrika Selatan, Uni Emirat Arab, dan Inggris.
“Penambahan perusahaan-perusahaan ini dirancang untuk mencegah entitas yang mengancam keamanan nasional dan kepentingan kebijakan luar negeri AS mengakses barang-barang yang tunduk pada Peraturan Administrasi Ekspor,” menurut USDC yang dikutip Global Times.
Untuk dua perusahaan China yang masuk di daftar hitam adalah Global Training Solutions Limited dan Smartech Future Limited, yang berbasis di Hong Kong. Keduanya terkait dengan pelatihan pasukan militer China menggunakan sumber-sumber Barat dan NATO.
“Langkah-langkah yang ditargetkan ini sangat penting untuk mencegah entitas-entitas ini mengeksploitasi teknologi paling mutakhir yang bertentangan dengan kepentingan keamanan nasional kita,” kata Alan Estevez, wakil sekretaris Biro Industri dan Keamanan USDC.
Peneliti senior di Asosiasi Perdagangan Internasional China, Li Yong, mengatakan kepada Global Times, mengatakan alasan keamanan nasional ini hanyalah dalih untuk mempertahankan hegemoni teknologi AS melalui perang dan pemisahan teknologi.
“Hal ini tidak mengherankan karena langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya intensif pemerintah AS untuk menindak China di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan memisahkan diri dari China,” kata Li.
Wakil Direktur Pusat Studi Amerika di Universitas Fudan, Song Guoyou, juga menambahkan hal yang sama. Ia menyebut AS terus melakukan pemaksaan ekonomi terhadap industri dan bisnis China dengan klaim seperti melindungi keamanan nasional.
“Langkah ini akan sangat melemahkan hubungan China-AS, yang sangat penting bagi stabilitas dan kemakmuran global,” timpalnya.
Hingga saat ini, USDC telah menempatkan lebih dari 600 organisasi, perusahaan, dan individu China dalam Daftar Entitas, yang mencakup kecerdasan buatan, komputasi, drone, dan sektor lainnya, dengan tujuan untuk membatasi dan melarang akses mereka terhadap teknologi AS.
Sebagai tanggapan, Kementerian Perdagangan China (MOFCOM) mengatakan pada 10 Mei, bahwa pihaknya menentang penyalahgunaan alat kontrol ekspor, termasuk penerapan daftar entitas untuk menindak perusahaan China.
“Untuk waktu yang lama, pihak AS telah menggeneralisasi konsep keamanan nasional dan menyalahgunakan langkah-langkah pengendalian ekspor untuk menekan pengembangan perusahaan dari negara lain. Tindakan tersebut telah sangat merugikan hak dan kepentingan sah perusahaan, merusak keamanan dan stabilitas negara. rantai industri dan pasokan global, serta menghambat pemulihan dan perkembangan ekonomi dunia,” kata MOFCOM. [CNBC]