Terhadap pemerintahan penerusnya, Presiden Jokowi punya keyakinan akan komitmen menciptakan pmerintah yang bersih dan berwibawa. Segala rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bakal menjadi perhatian serius.
“Pemerintahan saat ini, dan saya yakin pemerintahan Pak Prabowo Subianto akan selalu memberikan perhatian serius kepada setiap rekomendasi BPK. Agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik, serta dikelola transparan dan akuntabel,” kata Jokowi dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 di JCC-Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2024).
Saat ini, kata Jokowi, masuk masa transisi pemerintahan menuju pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sebagai auditor pelat merah, BPK dan seluruh komponennya diharapkan bisa mendukung proses transisi tersebut.
“Kita harapkan, dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel, sekaligus fleksibilitas dan selalu berorientasi pada hasil,” kata Jokowi.
Agar pengelolaan APBN-APBD semakin baik di masa depan, kata Jokowi, seluruh menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK.
Informasi saja, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023. Opini tersebut merupakan opini WTP yang ke-delapan sejak diraih LKPP pada 2016.
“Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2023 menunjukkan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ujar Ketua BPK Isma Yatun.
LKPP 2023 merupakan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 yang tersusun atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL).