Ketua DPR Puan Maharani menyebut RAPBN 2025 sebagai modal kuat mewujudkan Indonesia Emas 2045. Saat ini, berbagai asumsi makroekonomi terus dibahas DPR bersama pemerintah.
“Telah sepakat desain kebijakan fiskal tahun 2025, diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagai landasan transformasi dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” kata Puan dalam pidato penutupan Masa Sidang V Tahun Sidang 2023/2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).
Untuk mewujudkan Indonesia Emas pada 2045, kata Puan, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemerataan antar daerah yang semakin baik.
Karenanya, DPR menekankan pentingnya RAPBN 2025 untuk memberikan ruang seluas-luasnya bagi pemerintahan untuk dapat menjalankan visi dan misi presiden terpilih.
“Berbagai kesepakatan yang dihasilkan selama pembahasan kebijakan ekonomi makro dan pokok pokok kebijakan fiskal tahun 2025, pada masa sidang ini akan menjadi acuan strategis dalam penyusunan rancangan apbn tahun anggaran 2025,” ujarnya.
DPR, ujar Puan, juga akan terus mencermati agar nota keuangan APBN tahun 2045 benar-benar selaras dengan amanat konstitusi yaitu untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Kata dia, DPR bersama pemerintah telah menyetujui 55 Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-undang (UU).
“Salah satunya adalah RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, pada fase 1.000 hari kehidupan. Ini diharapkan bisa memperkuat peran negara dalam memastikan kesejahteraan ibu dan anak,” ucapnya.
Selain itu, kata Puan, DPR menyetujui 33 RUU menjadi usul inisiatif DPR. Pembahasan terhadap sejumlah RUU masih terus dibahas di tingkat I. “Pada masa persidangan berikutnya, DPR tetap fokus untuk menyelesaikannya hingga pembicaraan tingkat II di masa persidangan terakhir DPR periode 2019-2024,” tuturnya.