Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rahman menilai salah satu faktor penyebab mengalirnya uang korupsi ke partai, yakni sistem pendanaan yang tidak akuntabel dan transparan kepada publik.
Hal ini ia ungkapkan guna menanggapi adanya dugaan aliran dana korupsi Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke Partai NasDem.
“Kasus-kasus seperti kasus SYL ini sih saya lihat, tanpa ada perubahan sistem pendanaan parpol yang baik, saya pikir ini akan terus terjadi sehingga ya mungkin ke depan parpol harus akuntabel dan transparan dari sisi pendanaannya,” ucap Zaenur kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, dikutip Minggu (14/7/2024).
“Kenapa? Karena parpol ini kan sebuah badan hukum publik sehingga sudah seharusnya parpol itu transparan dan akuntabel. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan publikasi terhadap laporan keuangannya dan seterusnya,” sambungnya.
Padahal kata dia, sistem pendanaan parpol bisa saja bersih dari praktik korupsi.”Misalnya dengan menekan cost politik yang sekarang sangat tinggi. Kedua parpol itu juga sangat rendah kemampuannya di dalam mencari pendanaan dari kader dalam arti massa, dalam arti publik,” ujarnya.
“Sehingga kemudian parpol lebih banyak bergantung kepada pendana-pendana, yaitu para bohir, maupun kadernya sendiri yang duduk di legislatif dan eksekutif,” lanjut dia.
Oleh karena itu, ia menyebut tentu hal ini menjadi tugas penting bagi parpol untuk memperbaiki diri, termasuk bila adanya dorongan dari masyarakat adn negara.
“Misalnya dengan program sistem integritas partai politik (SIPP), itu bertujuan salah satunya memperbaiki pendanaan parpol,” tegasnya.
Tak hanya itu, ia juga mengingatkan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto agar ke depan, dapat memilih orang-orang yang tak memiliki rekam jejak gemar melakukan korupsi.
“Kedepan ini akan ada bagi-bagi kursi, kursi kabinet akan dibagi kepada partai dan non partai. Menurut saya, meskipun nantinya akan ada pembagian kursi ke parpol, tetapi harus dicari orang-orang yang tidak gemar melakukan korupsi di rekam jejak mereka,” ungkap Zaenur.
“Jadi saya pikir presiden terpilih juga harus memiliki informasi rekam jejak riwayat dari sisi aspek korupsi ya sehingga aspek-aspek integritas ini, harus menjadi catatan penting di dalam pemilihan terhadap para pembantu presiden di kabinet,” tandasnya.