Sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) yang datanya tersimpan di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya, mengalami tekor besar. Karena, banyak data yang hilang gara-gara pusat data itu diserang hacker pada 20 Juni 2024.
Salah satunya Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), banyak datanya yang raib tak berbekas.
“Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) atas file dokumen pengalaman Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) banyak yang hilang per 20 Juni 2024,” kata Ketua LPJK Kementerian PUPR, Taufiq Widjoyono, Jakarta, Senin (22/7/2024).
Selanjutnya, Taufiq membuka catatan hingga 19 Juni 2024. Sebanyak 291 data Lembaga Penididkan dan Pelatihan Kerja (LPPK) konstruksi, 85 data asosiasi profesi, dan 2 asosiasi rantai pasok, serta 84 data asosiasi badan usaha, ikut hilang.
“Kami tak bisa menilai (kerugian) dari data yang hilang tadi, termasuk juga data yang luar biasa. Kerugian sistem down,”kata Taufiq.
Taufiq menuturkan, para pelaku usaha kembali mengunggah ulang data yang hilang pada sistem E-Simpan, sebab sejak 20 Juni hingga 18 Juli 2024, sistem layanan tak berjalan bahkan data-data pun hilang.
“Sekarang sudah jalan sejak 18 Juli, namun masih uji coba karena kami juga belum terlalu yakin. Cuma 24 Juli nanti sudah kembali resmi normal seperti sebelum adanya peretasan,” ujar Taufiq.
Sementara itu, Ketua Umum BPP Gapensi, Andi Rukman Nurdin mengatakan, peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 menghambat layanan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK).
“Ya memang kan sumber pemasukannya dari situ, penerbitan SBU dan SKK sama sekali mati. Kerugiannya cukup besar,” kata Andi.
Sejak 20 Juni hingga 18 Juli 2024, kata dia, sebanyak 780 badan usaha yang tidak bisa diproses dalam penerbitan SBU dan SKK. Ia menyayangkan kelalaian pemerintah, sebab melumpuhkan operasional kerja Gapensi dan lembaga lainnya.