Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo, menyatakan bahwa penyerbuan kantor PDI pada 27 Juli 1996 atau Kudatuli merupakan peristiwa yang memiliki dampak besar bagi seluruh pihak.
Menurutnya, Kudatuli dalam bentuk berbeda pada era kekinian bisa saja menimpa partai lain untuk membungkam suara mereka.
“Kami merespons ke pengadilan dan seterusnya sampai kami menang. Namun, ingat dalam bentuk lain Kudatuli bisa terjadi pada parpol apa pun di mana pun. Mereka tidak berani bicara, mereka seperti dicucuk hidungnya dan mengekor saja. Maka, hancur lah demokrasi,” kata Ganjar di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7/2024).
Ganjar mengatakan PDI pada 1996 memang mengalami serbuan fisik dan tekanan dari rezim Orde Baru (Orba) di era Presiden kedua RI Soeharto. Karenanya, partai berlogo banteng moncong putih ini menyatakan bahwa peristiwa ini bisa mempengaruhi siapa pun.
“Kudatuli bukan peristiwanya PDI Perjuangan saja, tetapi ini peristiwa yang bisa mempengaruhi siapa pun, bahkan dalam bentuk lain, ditindas, tidak boleh bersuara, diciptakan ketakutan, dan harus tunduk,” ujarnya.
Ganjar juga menyebut bahwa PDIP telah menempuh jalur ke Komnas HAM agar peristiwa Kudatuli bisa diakui sebagai pelanggaran HAM berat. Ia mengajak publik untuk mendukung tuntutan ini agar bisa diwujudkan.
“Sudah lama kami ajukan, setiap tahun kami mengajukan, terus menerus, tetapi itu butuh perjuangan. Sekali lagi, ketika kemudian penguasa menolak itu, ya, kami berjuang terus-menerus,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDIP, Bonnie Triyana, menyebut bahwa ada tahapan ketika partainya berupaya menjadikan Kudatuli sebagai pelanggaran HAM berat. Langkah ini terbukti dengan pengajuan yang disampaikan ke Komnas HAM.
“Jadi, ada tahapannya ketika sebuah kasus pelanggaran HAM itu dinyatakan berat, dia harus ada kajian dahulu. Kajian ini sedang dilakukan dan hampir selesai di Komnas HAM dan akan diplenokan oleh Komnas HAM untuk 27 Juli,” tuturnya dalam kesempatan yang sama.