Untuk membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), perlu anggaran Rp466 triliun. Hanya 20 persen dananya berasal dari APBN. jangan ditambah lagi karena bisa berdampak kepada defisit anggaran.
Disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, alokasi APBN untuk megaproyek IKN, tersisa satu tahun lagi yakni 2025.
Suharso menjelaskan, pembangunan IKN diproyeksikan membutuhkan dana Rp466 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar 20 persen disawer APBN, atau setara Rp93,2 triliun.
Beberapa waktu lalu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melapor bahwa serapan APBN untuk proyek IKN mencapai Rp80 triliun. Artinya, masih tersisa sekitar Rp13 triliun.
Apakah ada rencana penambahan? Menurut mantan Ketum PPP itu, sejauh ini, belum pernah ada pembahasan mengenai penambahan anggaran untuk IKN.
“Sementara ini belum ada (rencana revisi porsi APBN untuk IKN). Jadi tetap masih berjalan,” kata Suharso, Jakarta, dikutip Rabu (31/7/2024).
Porsi APBN untuk IKN semakin menipis, Suharso mengatakan, ke depan pembiayaan IKN lebih banyak mengandalkan investasi dari para investor, baik dari dalam maupun luar negeri.
Ia juga optimistis pembangunan IKN akan terus berjalan. Apalagi, Presiden Jokowi seringkali mengeklaim sudah mengantongi banyak investor asing yang berminat.
“Seperti Presiden (Jokowi) sampaikan juga, investor-investor asing berjanji (masuk ke IKN). Kalau kita sudah menunjukkan kesungguhan, mudah-mudahan mereka juga segera masuk investasi untuk yang lain,” ujar dia.
“Tetapi, yang terkait dengan kepentingan birokrasi itu mudah-mudahan semuanya sudah bisa kita selesaikan secara bertahap dengan kemampuan kita,” sambungnya.
Sebagai tambahan informasi, pada Mei 2024 muncul kabar bahwa presiden terpilih, Prabowo Subianto ancang-ancang menggelontorkan Rp16 triliun per tahun APBN untuk pembangunan IKN. Angka ini tergolong kecil jika dibandingkan alokasi tahun-tahun sebelumnya.
Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H Sumadilaga menilai, jika rencana Prabowo terealisasi, anggaran itu cukup untuk membangun IKN. Sebab, berbagai proyek besar yang bersinggungan dengan kebutuhan infrastruktur dasar sudah dianggarkan dan sedang dikerjakan oleh pemerintah.
“Kan yang utama-utama sudah. Bendungan (Sepaku Semoi) sudah jadi, sebagian jalan tol sudah masuk kontrak. Hitungan saya Rp16 triliun, cukup. Karena kita berpikirnya IKN selain APBN, secara teoritis, 80 persen diharapkan investasi. Yang jelas setiap tahun (kalau Rp 16 triliun) cukup,” kata Danis, Jakarta, Jumat (17/5/2024).
Walhasil, Danis mengatakan bahwa pemerintahan mendatang tinggal menghitung anggaran yang diperlukan untuk menyelesaikan berbagai proyek infrastruktur dasar yang belum dibangun di IKN. Termasuk anggaran untuk pemeliharaan infrastruktur dasar.
“Biaya yang diperlukan sisanya adalah (kelanjutan pembangunan infrastruktur dasar) dan juga pemeliharaan. Baru tahapan yang lain. Mana nih yang harus kita pecah antara yang bersumber dari APBN (dan dari swasta)? Kalau ada angka segitu tinggal melengkapi itu,” pungkasnya.