Berselisih hanya akan menguras energi. Ujung-ujungnya seperti pepatah lama, ‘menang jadi arang kalah jadi abu’.
Perseteruan antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) makin memanas. Sejumlah pihak mulai mengambil langkah, melakukan manuver hingga saling adu Panitia Khusus (Pansus).
Tak bisa dinafikan, sejak terpilihnya KH.Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) sebagai ketua Umum PBNU melalui Muktamar ke-34 NU di Lampung 2021 lalu, benih-benih perseteruan antara PBNU dan PKB di era kepemimpinan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyeruak ke permukaan.
Gus Yahya bertekad mengembalikan NU kepada khittah-nya untuk melayani umat dan membebaskannya dari monopoli partai politik tertentu. Kendati tidak menyebut partai secara spesifik, pernyataan Gus Yahya itu selalu dikaitkan dengan PKB.
PBNU akhirnya menggulirkan wacana pembentukan Panitia Khusus alias Pansus untuk mengembalikan PKB ke pangkuan NU. Wacana ini dilontarkan pertama kali oleh sang Sekjen Saifullah Yusuf alias Gus Ipul pada Jumat (26/7/2024) lalu. Dua hari berselang, Gus Yahya menunjuk Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni untuk mendalami persoalan antara PBNU dengan PKB.
Pansus bentukan PBNU ini bekerja cepat, Setelah pada Rabu (31/7/2024) mengundang eks Sekjen PKB Lukman Edy, tiba giliran Sekjen PKB Hasanuddin Wahid yang akan dipanggil untuk datang ke PBNU bertemu tim Pansus. Hasanuddin Wahid dipanggil untuk datang ke Ruang Rapat Lantai 5 Gedung PBNU Jalan Kramat Raya Nomor 164 Jakarta Pusat pada Senin 5 Agustus 2024 pukul 12.30 WIB.
Gus Yahya mengibaratkan hubungan antara PBNU dan PKB seperti sebuah mobil dan pabriknya. Dia menyebut, jika pabrik mobil menemukan masalah di sistem mobil yang diciptakan, maka pabrik akan melakukan penarikan atau recall untuk dilakukan perbaikan. “Kemarin kan ada perusahaan memproduksi mobil. Sudah dilempar ke pasar, sudah laku, ternyata ada kesalahan sistem di mobilnya. (Maka) Ditarik kembali produknya untuk diperbaiki sistemnya,” ujar Gus Yahya kepada wartawan, dikutip di Jakarta, Sabtu (3/8/2024).
Pembentukan Pansus ini bukan tanpa pemicu. Manuver Cak Imin di parlemen yang terlebih dulu membentuk Pansus Haji menyasar Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut), jadi pemantiknya. Pansus haji dituding oleh Gus Yahya bermotif pribadi. “Nah ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita pansus haji nyerang NU jangan-jangan ini masalah pribadi ini jangan-jangan gitu loh. Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya,” kata Gus Yahya.
Pembentukan Pansus Haji juga tak kalah kontroversial, karena digagas dan digulirkan PKB hingga disahkan DPR di pengujung masa jabatan, prosesnya sangat instan. Pengamat politik dari Universitas Andalas, Aidinil Zetra berpandangan, pembentukan Pansus Haji bisa saja dimaknai sebagai upaya Cak Imin menggeser posisi Menag Gus Yaqut seperti yang dituduhkan Gus Yahya. “Itu bisa saja terjadi, sebagai seorang politisi Cak Imin tentu ingin mendapatkan kekuasaan ya kan, kekuasaan dia tentu dia harus menggeser orang-orang yang menurut dia itu harus digantikan,” ucap Aidinil kepada Inilah.com.
Tindak-tanduk Cak Imin yang terus menyentil buruknya pelayanan haji, memperkuat dugaan kepentingan politik dalam Pansus Haji. Cak Imin menyindir soal ketimpangan terlalu jauh antara jemaah haji reguler dengan haji plus, ia sebut semakin sulit ibadah haji akan semakin kecil pahalanya. Dan sebaliknya, semakin lancar ibadah haji akan semakin tinggi pahalanya. Ia bahkan berdoa agar di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Waketum PKB Jazilul Fawaid akan ditugaskan sebagai Menag.
Di tengah nyaringnya ‘nyanyian’ Cak Imin melalui Pansus Haji yang menyoroti dugaan ‘permainan’ kuota haji, terungkap bahwa para keluarga anggota dewan juga ikut menikmati kuota haji tersebut. Salah satunya, istri Cak Imin, Rustini Murtadho. Perselisihan berikut ‘bumbu-bumbu’ ini membuat pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansah ragu Pansus Haji akan efektif. Ada dua alasan, pertama per 1 Oktober para wakil rakyat periode 2019-2024 sudah tak aktif. Dan kedua, mustahil para anggota dewan berani mengusut secara objektif soal sengkarut haji, apalagi jika menyeret kawan sendiri.
“Ini dagelan politik saja, tidak mungkin kan DPR memeriksa kelompoknya sendiri, sama saja jeruk minum jeruk. Pansus ini kepentingan pribadi politik, tidak mencerminkan dengan kepentingan publik sebagai wakil rakyat,” ujar dia kepada Inilah.com.
Kembali ke konflik PBNU dan PKB. Secara historis, PKB memang dilahirkan dari rahim NU, tetapi sangat problematik dan sulit bagi PBNU untuk mengambil alih PKB, karena secara yuridis, keduanya merupakan entitas organisasi yang berbeda, walaupun berasal dari basis kultur yang sama.
“Anda boleh saja memprakarsai suatu pembentukan satu organisasi, tapi setelah organisasi terbentuk, organisasi itu akan hidup dengan hukumnya sendiri. Karena diperintah oleh hukum positif,” kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis, saat berbincang dengan Inilah.com.
Terawatnya konflik berkepanjangan ini tak lepas dari beban sejarah politik masa lalu, antara PBNU dengan PKB. Cak imin merupakan politikus kawakan, yang mampu ‘menyingkirkan’ pamannya, KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dari PKB. Manuver politik Cak Imin inilah yang kemudian membuat hubungannya dengan keluarga Gus Dur renggang.
Soal dugaan Cak Imin pernah menyingkirkan Gus Dur dari PKB diakui oleh bekas Sekretaris Jenderal DPP PKB Muhammad Lukman Edy, saat diundang PBNU membahas ihwal konflik PKB-PBNU yang semakin meruncing. “Kesepakatan pada saat itu. Kalau sampai Cak Imin yang dipecat kita akan melakukan perlawanan,” tuturnya di Kantor PBNU Jakarta, Rabu (31/7/2024).
Selain beban sejarah, setidaknya ada lima alasan lain terjadinya drama adu pansus ini. Di antaranya, PKB terkini semakin jarang berkonsultasi, dianggap tidak mempertimbangkan kader NU dalam Pilkada, lebih berorientasi pada kekuasaan, semakin tergantung pada Cak Imin, serta pernyataan elitenya kerap menyerang PBNU. Pengamat politik dari Universitas Multimedia Nusantara Ambang menilai, kesemua alasan tersebut hanya mewakili keresahan elite PBNU bukan Nahdliyin (warga NU) secara keseluruhan.
“Kalau dilihat alasan-alasan itu sepertinya tidak ada kaitannya dengan kepentingan Nahdliyin secara langsung. Alasan yang disampaikan lebih karena elite PBNU merasa kecewa karena merasa tidak ‘diorangkan’ oleh elite PKB,” katanya di Jakarta, Minggu (28/7/2024).
Memelihara perseteruan dan konflik antara PBNU-PKB tentu akan merugikan Nahdliyin. Ekspektasi politik sejumlah Kiai NU dan simpatisan di kalangan grass root terhadap PKB untuk menjadi rumah politik Nahdliyin sesungguhnya sangat besar. Hanya bisa terwujud jika ada islah, rujuk atau rekonsiliasi kultural untuk menyatukan elite-elite dan kader Nahdliyin baik dari PBNU maupun PKB.
Pada Desember 2020, almarhum Buya Ahmad Syafi’i Ma’arif pernah mengingatkan kita semua, bahwa ada 1001 alasan yang bisa direkayasa untuk memicu perpecahan. Ia menggarisbawahi, gelombang perpecahan sebagian dipicu oleh kepentingan pragmatis elitenya yang memang sama-sama sulit mengendalikan diri untuk tetap kompak.
PBNU dan PKB perlu berkaca pada sejarah. Sarekat Islam (SI) pernah menjadi organisasi yang besar, tapi adanya perpecahan di kalangan elite justru mengerdilkan organisasinya sendiri. Akhir yang seperti ini tentu tidak diinginkan Nahdliyin.
Komunikasi secara akomodatif bukan konfrontatif melalui mediasi Kiai sepuh, bisa memberikan ketenangan psikologis dan politik bagi Nahdliyin di tingkat akar rumput. Adanya perantara dan pendekatan kultural ini diharapkan bisa menghadirkan ikatan keagamaan (ukhuwah diniyah), kebangsaan (ukhuwah wathaniyah), dan kemanusiaan (ukhuwuah insaniyah) antarelite PBNU-PKB.
[Rez/Clara/Reyhaana/Rizki/Syahidan/Diana]