Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memastikan anggaran program makan bergizi gratis yang digagas presiden terpilih Prabowo Subianto, sudah masuk RAPBN 2025. Bisa tidur nyenyak sekarang.
Hal ini disampaikan Sri Mulyani usai mengikuti rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Jokowi membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 di Istana Presiden, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024).
“Kami mulai menghitung untuk program-program yang sering disebut seperti makanan bergizi gratis, kemudian juga beberapa program inisiatif baru yang sekarang ini sedang difinalkan dengan tim dari presiden terpilih,” kata Sri Mulyani.
Dia mengatakan, anggaran program makan bergizi gratis sudah masuk dalam postur RAPBN 2025 senilai Rp71 triliun. Namun, eks Direktur Pelaksana World Bank ini, enggan merincikan dari anggaran program tersebut.
“Untuk beberapa policy-policy khusus nanti akan disampaikan oleh Presiden Jokowi maupun Presiden Terpilih pada saat beliau sudah memulai dari pemerintahan pada Oktober 2024,” ucap Sri Mulyani
Dalam ratas, kata dia, Jokowi dan Prabowo sudah bersepakat mengenai situasi makroekonomi yang disusun dan digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan asumsi dasar makro dalam RAPBN.
“Misalnya, angka pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) bertenor 10 tahun, inflasi, nilai tukar rupiah, harga minyak hingga proyeksi produksi lifting minyak,” terang Sri Mulyani.
Dia bilang, sejatinya, isi RAPBN 2025 sudah pernah dibahas bersama dengan DPR. Postur yang dibahas dijamin tidak mengalami deviasi banyak saat dibacakan Jokowi dalam Sidang Paripurna pembacaan Nota Keuangan pada 16 Agustus 2024.
“Itu yang sudah dibahas dengan DPR, kami laporkan dan tadi juga mendapatkan beberapa arahan yang nanti finalnya disampaikan Bapak Presiden pada 16 Agustus,” tutur dia.
Sebelumnya, Jokowi meminta RAPBN 2025 mengakomodasi seluruh program pasangan Prabowo-Gibran yang bakal resmi menjabat presiden dan wakil presiden (wapres) pada 20 Oktober 2024.
“Perencanaan kerja dan anggaran tahun depan juga mempertimbangkan berbagai hal, termasuk mewaspadai risiko perlambatan ekonomi dunia, baik yang berkaitan dengan kebijakan suku bunga, maupun memanasnya geopolitik,” imbuhnya.