Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyoroti perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia yang digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim).
Dia mengkritisi kebijakan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) yang menyewa 1.000 unit mobil untuk mobilitas para tamu negara dan very very important person (VVIP).
“Langkah ini mengundang banyak kritikan, baik dari kalangan masyarakat maupun pengamat ekonomi, yang menilai bahwa perayaan tersebut terlalu ambisius dan menghamburkan uang negara,” kata Achmad Nur dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (6/8/2024).
Matnur, sapaan akrabnya, menyebut kebijakan penyewaan mobil ini bukan kebijakan yang tepat jika melihat kondisi perekonomian negara. Ia menyebut setiap unit mobil membutuhkan biaya pengiriman sebesar Rp13 juta/mobil, sehingga menambah beban biaya sewa mobil.
“Harga sewa mobil yang melonjak hingga 100 persen dari harga normal menunjukkan adanya inflasi biaya yang tidak terkendali,” ucapnya.
Diketahui, Toyota Fortuner yang biasanya disewa dengan harga Rp2,5 juta per hari kini mencapai Rp5 juta per hari. Sementara Toyota Alphard yang biasa disewa Rp7 juta per hari melonjak menjadi Rp25 juta per hari.
“Lonjakan harga ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan unit mobil, yang seharusnya dapat diantisipasi oleh pemerintah melalui perencanaan yang lebih matang,” tutur Matnur.
Matnur menegaskan, keputusan pemerintah menyewa kendaraan bagi para tamu VVIP dalam rangka perayaan HUT RI di IKN bukan saja membebani anggaran negara, tetapi juga menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
“Dalam situasi di mana banyak warga masih berjuang untuk pulih dari kesulitan ekonomi akibat pandemi, rakyat kebingung cari nafkah karena kehilangan pekerjaan, pengeluaran sebesar ini untuk acara seremonial dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan pemborosan,” ujar Matnur.
“Perayaan HUT RI di IKN seharusnya menjadi momen untuk menunjukkan solidaritas dan komitmen pemerintah terhadap pemulihan ekonomi rakyat,” kata Matnur menambahkan.
Alih-alih menganggarkan untuk sewa kendaraan para tamu VVIP, kata Matnur, pemerintah sebaiknya mengalokasikan dana tersebut ke program-program yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat, seperti bantuan sosial, pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian lokal, atau peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan.
Ia menyebut keputusan ini juga akan berdampak pada persepsi publik terhadap pemerintah. Di mana, masyarakat melihat pemerintah mengeluarkan dana besar untuk hal-hal yang tidak mendesak dan tidak penting.
Hal ini, kata dia, justru semakin melunturkan kepercayaan publik terhadap kebijakan dan kepemimpinan presiden saat ini. “Perayaan HUT ke-79 RI di IKN dengan menyewa 1.000 unit mobil untuk tamu VVIP adalah langkah ambisius dan hanya menghamburkan uang negara,” pungkasnya.