Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menilai, biaya yang dikeluarkan untuk upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim), diduga tak ada dalam APBN 2024.
“Biaya memperingati HUT Kemerdekaan di IKN nampaknya tidak masuk dalam APBN 2024, karena rencana awal di APBN, tidak ada kegiatan ini,” ucap Anthony saat dihubungi Inilah.com di Jakarta, Rabu (7/8/2024).
Dia pun mempertanyakan peringatan HUT ke-79 RI yang diselenggarakan di dua kota yakni Jakarta dan Kaltim (IKN). Tentunya ada biaya yang membengkak alias boros. “Tetapi juga berpotensi menjadi penyimpangan APBN yang berdasarkan UU Keuangan Negara bisa diancam pidana,” sambungnya.
“Sebagai alasan yang menguatkan pemborosan dan penyimpangan APBN 2024, karena memperingati HUT Kemerdekaan seharusnya diselenggarakan di ibu kota negara, yang sampai saat ini masih bertempat di Jakarta,” tandasnya.
Sebelumnya, Keputusan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menyewa seribu unit mobil untuk mengangkut tamu negara dan very very important person (VVIP) saat peringatan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim), banjir kritikan.
Pakar Kebijakan Publik dan Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat (ANH) menyebut, langkah Kemensetneg itu, hanya menghamburkan uang negara. Kepentingannya sekedar perayaan yang terlalu ambisius dari presiden.
Dia meyakini, biaya sewa seribu unit kendaraan yang harus ditanggung negara, angkanya cukup jumbo. Apalagi, biaya sewanya naik gara-gara mobilnya didrop dari luar Pulau Jawa.
“Sewa 1.000 unit mobil dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Surabaya, Jakarta, Sidoarjo, Semarang, Solo, Makassar, Bali, dan Palu, bukanlah langkah bijak dalam konteks ekonomi saat ini,” kata ANH, Jakarta, Selasa (6/8/2024).
Pengeluaran besar-besaran untuk mobilitas tamu VVIP ini, menurut ANH, tidak proporsional dengan kondisi ekonomi negara yang sedang berjuang pulih pasca pandemi COVID-19.
Setiap unit mobil membutuhkan biaya pengiriman Rp13 juta, menambah beban biaya untuk sewa mobil. “Harga sewa mobil yang melonjak hingga 100 persen dari harga normal menunjukkan adanya inflasi biaya yang tidak terkendali,” kata ANH.
Sebut saja, biaya sewa Toyota Fortuner yang biasanya dibanderol Rp2,5 juta melejit menjadi Rp5 juta per hari. Atau Toyota Alphard yang tarif sewa biasanya Rp7 juta melonjak menjadi Rp25 juta per hari.
“Lonjakan harga ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan unit mobil, yang seharusnya dapat diantisipasi oleh pemerintah melalui perencanaan yang lebih matang,” ungkapnya.