Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya buka-bukaan terkait keputusan Presiden Jokowi melarang ekspor bijih nikel. Ada potensi kehilangan pendapatan US$1,5 miliar atau setara Rp24 triliun (kurs Rp16.000/US$).
Diceritakan Luhut dalam peresmian pabrik bahan anoda baterai lithium di Kendal, Jawa Tengah, Rabu (7/8/2024), Jokowi memutuskan larangan ekspor nikel sebagai langkah awal pemerintah melakukan hilirisasi.
“Saya ingat di depan pintu masuk Istana di belakang, Bapak ‘confirm’ untuk kita mem-‘banned’ ekspor nikel dan itu merupakan tantangan karena kita kehilangan 1,5 miliar (dolar AS),” kata Luhut.
Luhut mengatakan keputusan Jokowi itu, membuat Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan ekspor bijih nikel sebesar 1,5 miliar dolar AS. Namun di sisi lain, larangan ekspor nikel membuat RI dihormati, disegani dan nilai ekspor akan meningkat.
Momentum ini, disebut Luhut, memang agak sentimentil. Apalagi di sisa masa pemerintahan Presiden Jokowi yang tinggal beberapa bulan lagi. “Saya kalau boleh mungkin sentimentil. Selamat jalan, Pak. Bapak akan menjadi kenangan, walaupun masih 2-3 bulan Pak Presiden, tapi saya kira acara penting semacam ini buat saya pribadi sangat menyentuh,” kata Luhut.
Ia menilai Jokowi telah meletakkan landasan negara sebagai negara industrialisasi yang tidak hanya mengekspor bahan material. Pemerintahan Jokowi dinilai meninggalkan warisan (legacy) yang tidak mudah.
Menurut Luhut, akibat kebijakan larangan ekspor tersebut, tidak ada lagi negara yang menganggap enteng Indonesia dan menilai Indonesia bisa diatur. Sebaliknya, Indonesia kini menjadi sebuah negara besar yang memiliki karakter.
Oleh karena itu, ia meminta semua menteri selaku pembantu Presiden untuk terus mengawal semua peraturan yang telah dijalankan Presiden Jokowi, serta menjaga kredibilitas yang telah dibangun selama 10 tahun.
“Indonesia negara besar, negara yang punya karakter, negara yang bisa mengatakan ya, dan negara bisa mengatakan tidak. Oleh karena itu, kita semua pembantu Presiden harus betul-betul mengawal semua peraturan dengan baik, kita harus jaga kredibilitas Presiden yang dibangun 10 tahun,” kata Luhut.