Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku masih kurang dana Rp 46,06 triliun untuk penyelesaian proyek jalan nasional dan tol di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim). Ironisnya, jatah APBN untuk IKN hanya tersisa Rp13 triliun. Wah proyeknya bakal mangkrak dong.
Direktur Pembangunan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Wida Nurfaida mengatakan, pihaknya telah membangun jalan nasional sepanjang 83,09 kilometer (km). Masih kurang 226,87 km, sesuai target jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Untuk penyelesaian pekerjaan tersebut, kata dia, dibutuhkan tambahan biaya sebesar Rp39,68 triliun.
Wida menjelaskan, secara keseluruhan rata-rata biaya untuk pembangunan jalan di IKN mencapai Rp158,25 miliar per km. Pihaknya masih harus menyelesaikan pembangunan jalan sepanjang 143,78 km lagi untuk merampungkan jalan di KIPP.
“Untuk memenuhi kebutuhan penanganan sisa sepanjang 143,78 km,kurang lebih kita masih membutuhkan anggaran sekitar Rp39 triliun,” kata Wida, Jakarta, dikutip Kamis (8/8/2024).
Sedangkan untuk pengembangan akses tol di IKN yang dibangun Bina Marga, lanjut Wida, rampung 67,65 km dari total 88,54 km. Artinya, jalan yang belum terbangun sepanjang 20,89 km.
“Rata-rata pembelian untuk jalan tol sendiri adalah sekitar Rp305 miliar (per km) dan untuk penyelesaian yang belum dibangun adalah Rp6,38 triliun atau sekitar 339 juta dolar AS,” ujarnya.
Dengan demikian, total biaya yang dibutuhkan untuk merampungkan proyek jalan nasional di KIPP dan jalan tol IKN mencapai Rp 46,06 triliun.
Di samping itu, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR juga mencatatkan kebutuhan biaya untuk penyelesaian immersed tunnel. Proyek yang direncanakan akan dibangun dengan dukungan kerja sama dengan Korea Selatan ini diperkirakan membutuhkan biaya kurang lebih Rp11 triliun atau senilai US$ 682 juta.
Wida menambahkan, rata-rata dana yang dihabiskan pemerintah untuk KIPP di tahun 2024 adalah sebesar Rp5,23 triliun, di mana penyelesaian ini hanya untuk penyelesaian zona 1. Diperkirakan, masih dibutuhkan waktu sekitar 7,5 tahun atau akan diselesaikan hingga 2032.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa menerangkan bahwa alokasi dana APBN untuk membiayai proyek IKN pada 2025. Adapun sisa alokasi anggaran dari APBN untuk IKN kian menipis.
Pembangunan megaproyek IKN diproyeksikan perlu anggaran Rp 466 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 20 persen berasal dari duit APBN. Nilainya sekitar Rp93,2 triliun.
Dari jumlah tersebut, Kementerian PUPR melapor serapan APBN untuk proyek IKN mencapai Rp80 triliun. Artinya, sisa porsi APBN tinggal Rp13 triliun.
Meski anggaran telah menipis, menurut Suharso belum ada pembicaraan terkait kemungkinan penambahan alokasi anggaran. “Sementara ini belum ada (rencana revisi porsi APBN untuk IKN). Jadi tetap masih berjalan,” kata Suharso, ditemui di Kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2024).
Meski porsi APBN makin menipis, Suharso mengatakan, ke depan IKN akan lebih banyak mengandalkan investasi dari para investor dalam maupun luar negeri.
Ia juga optimistis pembangunan IKN juga akan terus berjalan. Apalagi, mengingat Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri disebut-sebut telah mengantongi banyak minat investor asing.
“Seperti Presiden (Jokowi) sampaikan juga, investor-investor asing berjanji (masuk ke IKN). Kalau kita sudah menunjukkan kesungguhan, mudah-mudahan mereka juga segera masuk investasi untuk yang lain,” ujar dia.