Program makan siang gratis yang dijanjikan presiden terpilih Prabowo Subianto diprediksi akan melonjakkan kouta impor pangan. Demikian diutarakan Guru Besar IPB Prof.Dwi Andreas Santosa dalam Focus Group Discussion (FGD), yang dilaksanakan rangka Rapat Koordinasi Bidang Nasional (Rakorbidnas) Pangan dan Pertanian PDIP.
“Rencana makan siang gratis akan melonjakkan impor pangan. Kita harus hati-hati akan hal ini. Apalagi produktivitas padi kita cenderung menurun,” kata Prof.Andreas di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).
Andreas menyoroti ketergantungan pada impor pangan dan perubahan iklim yang mempengaruhi produksi pangan. Menurutnya, apa yang disampaikan para Founding Father soal pentingnya sektor pertanian dan pangan, harus dihidupkan lagi.
“Ketika Presiden Bung Karno meresmikan Kampus Fakultas Pertanian UI tahun 1952, beliau menyatakan dalam naskahnya, pangan adalah soal hidup atau mati. Ini sangat betul. Ketika kita melupakan pangan, selesai sudah,” ujarnya.
Melihat kondisi terkini, tutur dia, sangat bisa mendebat jika pemerintah mengklaim bisa mengalahkan produktivitas pangan negara tetangga. Namun faktanya, saat ini hanya dalam 10 tahun dari 2013 sampai 2023, nilai impor Indonesia di sektor pangan melonjak hampir dua kali lipat.
“Terlepas setuju atau tidak, progam makan siang gratis ini akan dilakukan. Tapi harus disiapkan bagaimana mitigasi risiko program ini sehingga sehingga tidak menjadi bencana,” ujarnya.
Dia menyontohkan, susu menjadi salah satu item program makan siang gratis, dipastikan berkontribusi meningkatkan impor susu. Karena kondisi di tanah air yang tidak memiliki cukup sapi perah dan pemeliharaan sapi perahnya. “Sehingga impor susupun bisa melonjak lima kali lipat,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Pangan dan Pertanian Mindo Sianipar mengatakan PDIP selalu berkomitmen agar Indonesia berdaulat di bidang pangan dan memperkuat produktivitas padi. Ia setuju dengan Prof. Andreas yang mengatakan pentingnya diversifikasi pangan.
“Ibu Megawati, Ketua Umum PDIP selalu menggalakkan 10 makanan pendamping beras bagi kepala daerah yang diusung PDIP,” ujarnya.