Ekonom senior Faisal Basri mengkritik keputusan Presiden Joko Widodo melantik sejumlah menteri, wakil menteri hingga kepala badan. Khususnya Bahlil Lahadalia yang ditunjuk menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Pendiri Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) itu menyebut bahwa pengangkatan Bahlil sebagai Menteri ESDM ini diduga adalah bagian dari upaya konsolidasi kekuasaan serta agar mempermudah izin tambang untuk dibagi-bagi ke organisasi masyarakat (ormas).
“Bahlil diberi kesempatan diberikan peran sebagai Menteri ESDM, saya tidak tahu apa yang terjadi pada Pak (Arifin) Tasrif, tapi ini kan memperlancar proses penguasaan tambang termasuk bagi-baginya nanti ke siapa aja lagi. Kan ormasnya tidak terbatas Muhammadiyah dan NU saja, yang lain-lain juga antre, ini tidak lewat lelang tapi penunjukan seperti itu,” ujar Faisal dalam sebuah diskusi daring, di Jakarta, Senin (19/8/2024).
Selain itu, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menambahkan pergantian kabinet ini merupakan kepentingan politik, bukan sebagai pendorong ekonomi dalam kepastian dunia usaha.
Bahkan, Wijayanto menilai pergantian menteri ini berdampak buruk bagi perekonomian. Pasalnya, hal ini menggambarkan kepada dunia bahwa pergantian orang-orang penting di Indonesia itu bisa seketika dan tanpa pertimbangan mendalam.
Senada dengan Faisal Basri, Wijayanto pun menduga bahwa dilantiknya Bahlil sebagai Menteri ESDM juga merupakan kepentingan untuk mempermudah izin tambang bagi kelompok tertentu.
“Yang disampaikan Pak Faisal tadi relevan, untuk mempercepat distribusi license ke tambang bagi kelompok tertentu. Karena bagi-bagi tambang tadi itu upaya merangkul elite atas dan elite menengah atas dengan pendekatan carrot, monetary (bersifat uang),” ungkapnya.
Sementara itu, Ekonom Senior INDEF Didin S Damanhuri juga berpendapat bahwa jabatan Menteri ESDM untuk Bahlil membuat posisinya lebih kuat untuk mempermudah memberi konsensi tambang ke berbagai pihak. Namun, di sisi lain, pengangkatan Bahlil ini bertujuan untuk mendorongnya menjadi Ketua Umum Partai Golkar.
“Dengan promosi oleh Presiden Jokowi terhadap Bahlil menjadi Menteri ESDM ini memperkuat bahwa dia memang ingin dijadikan Ketum Golkar,” katanya.
Selain itu, bagi-bagi lahan tambang juga merupakan suatu jebakan bagi ormas-ormas. Pasalnya, ormas merupakan kekuatan masyarakat sipil yang bisa menyeimbangkan pemerintah jika terjadi kebijakan yang merugikan.
“Padahal, kita tahu di tambang ini korupsi timah Rp300 triliun dan ada kasus besar lain. Belum lagi di nikel dan sektor-sektor lain (seperti) sawit, batu bara. Nah, ini kan peristiwa-peristiwa korupsi sumber daya alam yang luar biasa sehingga Indonesia terkena kutukan sumber daya alam karena masyarakatnya tambah miskin. Ini nggak ada balance dari civil society yang besar seperti NU, Muhammadiyah, atas suaranya atas nama rakyat bisa 200 juta itu kan lain,” papar Didin.
“Sekarang sudah menerima konsesi tambang, mana mau dia melakukan kritik terhadap Jokowi. Apalagi nanti misalnya Prabowo melanjutkan tradisi kepemimpinan yang banyak kerusakan ini,” tambahnya.