Caketum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia enggan merespons beredarnya surat diduga dari jajaran Dewan Pakar Golkar yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi ketum Golkar.
Bahlil menyebut, dirinya tidak memiliki hak untuk mengomentari isi surat tersebut.
“Saya kebetulan tidak tahu itu surat jadi silakan saja tanya kepada yang membuat surat,” ujar Bahli di DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat pada Senin (19/8/2024).
Ia meminta agar semua pihak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan Steering Commitee Rapimnas dan Munas XI Partai Golkar 2024.
“Jadi saya menghargai demokrasi silakan saja main dalam kerangka aturan yang telah ditetapkan SC,” ucapnya.
Sebelumnya, beredar surat yang ditujukan untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi), diduga dibuat oleh jajaran Dewan Pakar Partai Golkar.
Surat yang dibuat pada tanggal 14 Agustus 2024 itu meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi ketua umum Golkar periode 2024-2029.
“Sehubungan dengan terjadinya kekosongan kepemimpinan di Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, dengan pernyataan pengunduran diri Saudara Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, masa bakti 2019-2024, pada Sabtu malam, 10 Agustus 2024, Kami segenap aktivis dan pelaku sejarah perubahan Golkar menjadi Partai Golkar dengan Paradigma Barunya sebagai Partai Terbuka, sesuai tuntutan reformasi, dengan mempertahankan, memperjuangkan dan mengembangkan eksistensi Partai Golkar, kami merasa terpanggil atas perkembangan Partai Golkar akhir-akhir ini,” bunyi surat tersebut
“Berdasarkan hal tersebut diatas, kami memohon keikhlasan dan kesediaan yang terhormat Bapak Ir. H. Joko Widodo untuk kiranya berkenan menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar masa bakti 2024-2029 yang akan ditetapkan dan disahkan dalam forum Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar 2024,” demikian bunyi surat itu.