Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami jatah plotting kuota eks Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara (JB) kepada sejumlah perusahaan yang diduga menggarap proyek bansos presiden masa Covid-19.
Informasi ini diulik dari pemeriksaan mantan Kabiro Umum Kemensos, Adi Wahyono (AW), di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Jumat (30/8/2024).
“Saksi (AW) hadir pertanyaan seputar plotting kuota dari mentri (JB) untuk perusahaan-perusahaan yang telah ditentukan,” kata Jubir KPK, Tessa Mahardika melalui keterangannya kepada wartawan, Jumat (30/8/2024).
Namun, Tessa enggan membeberkan identitas perusahaan titipan eks kader PDIP itu.
Jatah plotting kuota menteri ini untuk kebutuhan penyidikan kasus dugaan korupsi Pengadaan Bantuan 11 Sosial Presiden, terkait penanganan Covid-19 di Wilayah Jabodetabek pada Kementerian Sosial RI tahun 2020.
Untuk diketahui, total ada enam juta paket sembako dari Bansos Presiden yang diduga dikorupsi. Enam juta paket itu berasal dari penyaluran tahap tiga, lima, dan enam.
Masing-masing tahap terdapat dua juta paket sembako. Adapun modus korupsinya adalah pengurangan kualitas Bansos.
“Tahap tiga, lima, dan enam per tahap itu kurang lebih sekitar dua juta paket. Jadi, kalau tiga tahap itu, dikalikan dua juta sekitar enam juta, ya, enam juta paket,” kata Tessa Kamis (4/7/2024).
Sementara itu, total nilai proyek untuk tiga tahap penyaluran Bansos presiden yang berujung korupsi itu nominalnya hampir Rp 1 triliun.
“Untuk nilai kontraknya sendiri totalnya sekitar Rp900 miliar untuk tiga tahap ya,” ungkap Tessa.
Diketahui, kasus proyek pengadaan bansos presiden membuat negara merugi mencapai Rp250 miliar. Adapun tersangka dalam perkara ini, Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP), Ivo Wongkaren (IW). Ivo disebut sebagai perpanjangan tangan Juliari dalam proyek bansos.
Kasus Bansos presiden juga terungkap dalam dakwaan perkara distribusi Bantuan Sosial Beras (BSB) di Kemensos yang turut menyeret Ivo Wongkaren.
BSB ditujukan kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH) pada 2020 untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19.
Bantuan tersebut direncanakan dilaksanakan pada Agustus–Oktober 2020.
Dalam waktu yang hampir bersamaan, Kemensos juga melaksanakan program Bansos presiden di wilayah Jabodetabek.
Ivo terlibat dalam proyek itu dan menjadi salah satu vendor Pelaksana menggunakan PT Anomali Lumbung Artha (ALA).