Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov menilai pemerintah seharusnya dapat melakukan efisiensi pada subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya pertalite daripada menerapkan tarif KRL berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Mestinya subsidi BBM yang prioritas dituntaskan untuk melakukan subsidi langsung atau subsidi tepat sasaran. Supaya penghematan dari subsidi BBM itu bisa digunakan untuk menambah anggaran PSO (Public Service Obligation) KRL, agar masyarakat bisa tetap menggunakan transportasi publik,” tutur Abra kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, dikutip Minggu (1/9/2024).
Bila tarif KRL mengalami penyesuaian berbasis NIK, kata dia, dikhawatirkan justru masyarakat kelas menengah ke bawah akan beralih menggunakan moda transportasi pribadi seperti motor.
“Efeknya apa? Masyarakat makin banyak yang menggunakan BBM bersubsidi terutama pertalite, artinya nanti kuota BBM bersubsidi, anggaran BBM bersubsidi akan bertambah, akan jebol,” tegasnya.
“Jadi sama saja pemerintah ingin menghemat PSU KRL, tapi di sisi lain nanti akan ada risiko bertambahnya subsidi untuk BBM. Karena nanti masyarakat akan menganggap lebih murah menggunakan kendaraan roda dua dibanding KRL,” tambah dia.
Tak hanya itu, kebijakan ini juga menurutnya, kontradiktif dengan upaya pemerintah untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca.
“Di mana kita tahu mestinya kan pemerintah mendorong menggunakan transportasi publik, supaya polusi dari kendaraan pribadi bisa dikurangi. Ini kan justru bertentangan dengan target pemerintah sendiri,” ujar Abraa.
Oleh karena itu, menurutnya, subsidi tarif KRL semestinya bukan dikurangi, tetapi kalau bisa lebih diturunkan lagi.”Kalau perlu subsidinya ditambah, tarifnya dinormalisasi, dirasionalisasi, bukan tarifnya dinaikkan tapi tarifnya kalau bisa lebih diturunkan lagi, bahkan kalau perlu lagi digratiskan,” ungkap dia.
“Supaya apa? Supaya masyarakat berbondong-bondong menggunakan transportasi publik,” tandasnya.