PDIP putuskan tetap akan mendukung pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat. Sikap ini diambil usai rapat terbatas dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
“Beliau (Risma) menyampaikan seluruh komitmen-komitmen yang berdasarkan perintah konstitusi akan dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan memastikan tidak ada politisasi,” ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, saat jumpa pers di Kantor DPP PDIP, di Jalan Diponogoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2023).
Hasto membantah, keputusan ini menunjukan perbedaan sikap denganTim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis, beberapa waktu lalu diketahui meminta pemerintah untuk menghentikan sementara pembagian bantuan sosial (bansos) hingga Pemilu 2024 usai.
“Tidak (ada) perbedaan antara Bang Todung Mulya Lubis,” kata Hasto.
Hasto pun menampik ada mis komunikasi antara pihak PDIP dan TPN Ganjar Mahfud terkait polemik pelaksanaan program ini di tengah tahun politik 2024.
“Mungkin justru agar difokuskan agar supaya jadi lebih tepat sasaran dan jangan dilakukan politisasi karena tugas negara,” kata Hasto.