Pada Juni lalu, Pusat Data Nasional 2 begitu mudahnya dibobol hacker. Spontan, publik menyoroti kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang dipimpin Budi Arie Setiadi. Begitu pula kegagalan Kominfo dalam memberantas judi online (judol).
Kini, tanpa malu-malu, Menkominfo Budi Arie meminta tambahan anggaran Rp13,27 triliun untuk 2025. Sebenarnya sudah dijatah Rp7,27 triliun, tapi masih kurang juga.
Alasannya? Budi Arie menyebut, tambahan anggaran Rp13,27 triliun untuk memastikan keberlanjutan seluruh program prioritas. Setelah dihitung ketemulah angka Rp20,99 triliun.
Sejatinya, kata Budi Arie, anggaran Kominfo pada 2025 menurun 50,12 persen dibandingkan 2024. “Dibutuhkan anggaran Rp20,99 triliun. Saat ini, hanya dianggarkan Rp7,72 triliun, sehingga terdapat kekurangan Rp13,27 triliun,” kata Budi Arie dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi I DPR, Jakarta, Rabu (4/9/2024).
Sesuai usulan Kominfo kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 7 Agustus 2024, Budi mengatakan, usulan tambahan yang bersumber dari rupiah murni, ataupun PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) telah diajukan untuk memenuhi kekurangan anggaran.
“Diutamakan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas, antara lain, operating maintenance (OM) BTS 4G/Lastmile, OM Akses Internet, OM Satria 1 RM dan rupiah murni pendamping untuk DBS,” ujar dia.
Selain itu, dana tersebut juga akan dialokasikan untuk penyediaan perangkat pengujian di BPPPT atau IDTH, TK PBSE, OM untuk Data Center Nasional, Literasi Digital, Penanganan Konten Digital, Digital Talent Scholarship, Diseminasi bidang PMK dan Polhukam, komunikasi publik, media pemerintah, rancangan undang-undang KIP, perpindahan ASN ke IKN, dan lain sebagainya.
Lebih lanjut, Budi Arie merinci rencana alokasi penggunaan pagu anggaran Kominfo pada 2025. Alokasi dibagi ke dalam lima program dengan memperhatikan kebutuhan program kerja yang akan dilakukan. Rinciannya, pertama adalah pagu program penyediaan infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK sebesar Rp 3,5 triliun.
Kedua, pagu program pengelolaan spektrum frekuensi standar perangkat dan layanan publik sebesar Rp490,69 miliar. Ketiga, pagu program pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK sebesar Rp1,35 triliun.
“Yang keempat pagu program komunikasi publik sebesar Rp220,88 miliar, dan yang kelima pagu program dukungan manajemen sebesar Rp2,16 triliun,” imbuhnya.
Sejatinya, Budi Arie telah meminta tambahan anggaran untuk 2025, sejak Juni 2024. Namun kala itu, ia hanya meminta tambahan Rp12,3 triliun. Kemudian saat ini naik Rp800 miliar menjadi Rp13,27 triliun.
Usulan tambahan anggaran Rp12,3 triliun itu disampaikan Budi Arie dalam Raker bersama Komisi I DPR pada Juni 2024. Tambahan ini diharapkan dapat membantu mendukung program kerja berjalan.
“Agar program kerja dapat berjalan, diperlukan dukungan Komisi I DPR RI terkait pemenuhan usulan tambahan anggaran Kominfo sebesar Rp12,3 triliun,” kata Budi di Ruang Rapat Komisi I DPR, Jakarta, Senin (10/6/2024), dikutip dari siaran pers.