Analis Politik sekaligus CEO dan Founder Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai memang sebaiknya pemberian bantuan sosial (bansos), jelang pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda.
“Ya soal bansos itu memang baiknya ditunda saja sampai pemilu selesai, karena bansos itu lebih cenderung kepada sogokan, finishing part untuk mengubah pilihan rakyat,” terang Pangi kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Rabu (3/1/2024).
Ia menyebut kalangan masyarakat yang rentan, yakni bagi pemilih yang tidak rasional dan masyarakat yang masih pragmatis transaksional.
“Itu mengubah pilihan mereka. Sehingga mereka tidak jernih, tidak bisa rasional, karena adanya sembako tersebut,” sambungnya.
Oleh karena itu, daripada menimbulkan polemik lebih jauh tentu pembagian bansos ataupun sejenisnya dapat dihentikan sementara, guna menghindari adanya kepentingan politik pihak tertentu.
“Oleh karena itu, sembako itu harus ditunda dulu atau bantalan sosial, atau BLT namanya, sampai pemilu selesai. Supaya pemilu kita fair, lapangannya datar tidak becek, karena sembako,” pungkas Pangi.
Politisasi Bansos
Sebelumnya, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, mencium kuatnya aroma politik di balik pembagian bansos.
“Karena, ada putra Jokowi yang punya kepentingan di Pilpres dan pemilu 2024. Satunya jadi cawapres, satunya jadi ketum parpol peserta Pemilu 2024. Di situ nuansa politiknya,” kata Trubus.
Apalagi, kata dia, bansos beras 10 Kg digelontorkan hingga Juni 2024, seolah-olah istana sudah memprediksikan bahwa Pilpres 2024 yang berlangsung pada 14 Februari itu, berlangsung 2 putaran.
Pun demikian, peneliti senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar mengatakan, sulit menutupi aroma politis dalam program bansos di penghujung pemerintahan Jokowi.
“Sulit sekali menyangkal kalau bansos-bansos ini tidak dipakai untuk kepentingan politik,” kata Usep.
Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati sepakat bahwa program bansos rawan politisasi. Atau menjadi alat pemenangan bagi paslon di Pilpres 2024 atau parpol peserta Pemilu 2024.
Alasan Neni masuk akal, program bansos digelontorkan saat musim kampanye. Selain itu, Presiden Jokowi yang juga ayah dari Gibran Rakabumin (cawapres nomor 2), serta Kaesang Pangarep (Ketum PSI), rajin membagikan bansos.
“Politisasi anggaran memang kerapkali terjadi di tahapan kampanye dan menjelang pemungutan serta penghitungan suara,” kata Neni.
Menjelang Pemilu 2019, Neni menyinggung bansos Program Keluarga Harapan (PKH) yang digagas Jokowi pada 2014. Di mana, bansos PKH merupakan perlindungan sosial melalui pemberian uang nontunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM).