Pelaksana harian (Plh) Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Heryawan atau Aher menyebut sebagai negara presidensial, maka sebenarnya tidak ada istilah oposisi di pemerintahan Indonesia.
“Kan kita negaranya demokrasi, kita presidensial. Jadi sesungguhnya oposisi atau yang mengontrol pemerintahan itu kan DPR. Ya jadi tidak seperti parlementer kan. Kalau di parlementer tentu ada oposisi, ada pemerintah penguasa kan,” tutur Aher di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (22/9/2024).
Oleh karena itu, ia akan menyerahkan kontrol terhadap pemerintah kepada DPR. “Sehingga kontrolnya diserahkan kepada DPR,” ucap dia.
Secara terpisah, Sekjen PKS sekaligus Anggota Komisi III DPR Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyatakan bila ada kebijakan yang tak berpihak kepada masyarakat, maka DPR tidak akan diam.
“Prinsipnya DPR tidak akan diam. Dia akan menjadi kontrol kepada semua kebijakan pemerintah yang layak untuk dikontrol,” kata Aboe.
Ia juga menekankan para kader PKS di parlemen nantinya tak hanya ibarat stempel.
“Tidak dong. Kami pun di zaman SBY ketika kita bergabung (di pemerintahan), ketika kita memberikan masukan, kita beri masukan. Tapi yang beradab, yang membangun. Apa pun yang terjadi, parlemen kita biasa kontrol,” kata dia.