Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) menyerahkan keputusan sepenuhnya ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto, terkait isu komposisi kabinet yang diisukan akan berisikan 48 menteri.
“Kita serahkan sepenuhnya kepada hak prerogatif presiden dan kita paham tentang konstitusi itu,” ucap HNW di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (27/9/2024).
Ia juga menyerahkan keputusan kepada Prabowo, bila adanya pemisahan di tubuh kementerian, misalnya pada Kemendikbudristek.
“Ya lagi-lagi hak prerogatif presiden kita persilakan beliau untuk memikirkan dan memutuskan,” ujarnya lagi.
Komposisi kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan makin gemuk, bukan 44 melainkan 48 kementerian. Demikian informasi dari sumber Inilah.com.
Ketika dikonfirmasi, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, hingga saat ini belum ada ketetapan yang pasti mengenai jumlah kursi menteri.
“Saya kira finalisasi sudah mulai mengerucut tapi itu belum pada nama dan jumlah, sudah mulai mengerucut portofolio,” ujarnya usai sidang akhir masa jabatan MPR 2019-2024, di gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024).
Mengenai proporsi menteri dari parpol dan non parpol, Muzani mengatakan figur yang menjadi menteri di kabinet merupakan orang-orang yang memiliki keahlian dan profesional di bidangnya. Sehingga mereka mengerti tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan kementerian yang dipimpinnya.
Muzani menyebut kemungkinan jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran akan bertambah. Hal ini karena Prabowo ingin kementerian fokus pada program di satu bidang tertentu. “(Kementerian) Ya fokus pada satu program sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal,” ucap Muzani.
Ia pun meminta semua pihak untuk bersabar. Pengumuman resmi kabinet akan dilakukan Prabowo-Gibran setelah resmi dilantik.