Kabarnya Presiden Terpilih Prabowo Subianto ingin memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kemudian dilebur menjadi Badan Penerimaan Negara.
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan tidak menolak gagasan ini, tapi ia ragu rencana ini akan berhasil mengerek penerimaan negara.
“Tidak berarti pemisahan DJP dan DJBC dari Kemenkeu akan serta merta membuat penerimaan negara naik pesat,” ucapnya kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Jumat (27/9/2024).
Namun, rencana ini patut diapresiasi dan diberi kesempatan. Anthony mengatakan, bukan mustahil dua Direktorat tersebut akan menjadi lebih baik ketimbang di bawah Kemenkeu. Sebab, pembentukan lembaga tersendiri menguatkan independensi.
“(Badan atau Lembaga) Penerimaan Negara dapat fokus pada penguatan lembaga dan lebih humanis pada wajib pajak,” kata dia.
Selain itu, pemisahan ini juga bisa meringankan beban Kemenkeu. Sehingga dapat lebih fokus pada tanggung jawab utamanya, yakni berkenaan dengan kebijakan fiskal.
“Kemenkeu dapat fokus pada kebijakan fiskal yang menjadi tanggung jawab utamanya dalam rangka memperkuat perekonomian nasional, melalui kebijakan fiskal, serta melakukan redistribusi pendapatan lebih optimal untuk mengurangi kesenjangan sosial,” ujar dia.
Sebelumnya, Presiden Terpilih, Prabowo Subianto, bakal membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) pada Januari 2025. Ia bakal memisahkan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Prabowo bakal merombak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara besar-besaran. Juru Bicara Koalisi Indonesia Maju (KIM), Cheryl Tanzil, mengatakan, Prabowo sejak awal telah berkomitmen memisahkan Badan Penerimaan dan Badan Kementerian. Pasalnya, tanpa pemisahan tak mungkin berjalan maksimal. “Indonesia sekarang tax ratio paling rendah se-ASEAN,” tutur Cheryl.
Secara terpisah, Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, tak menjawab dengan gamblang ihwal rencana Prabowo membentuk Badan Penerimaan Negara. Pasalnya, kata dia, penyusunan kabinet Prabowo-Gibran masih dinamika.
“Bisa ada, bisa enggak. Itu tergantung nanti finalisasi yang kemudian difinalkan sebelum pelantikan presiden terpilih,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2024).