Pilgub Jateng 2024 menjadi arena ‘perang bintang’ karena akan mempertemukan dua jenderal purnawirawan dari TNI dan Polri. Pertarungan ini juga menjadi ajang adu gengsi antara PDI Perjuangan dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Koalisi Indonesia Maju (KIM) sangat serius untuk menghadapi Pilgub Jateng 2024. Hal ini dibuktikan dengan diusungnya mantan Kapolda Jateng Komjen Pol. Ahmad Luthfi sebagai calon Gubernur (Cagub) Jateng. Penunjukan Luthfi ini sudah didasari pertimbangan yang matang karena dia menguasai wilayah Jateng.
Keseriusan KIM kembali ditunjukkan saat mereka memutuskan mengusung kader PPP yakni Taj Yasin Maimoen sebagai cawagub pendamping Luthfi. Pasalnya Anggota DPD RI tersebut merupakan salah satu tokoh berpengaruh di wilayah Jateng yang juga mantan wakil gubernur pada periode sebelumnya.
Dengan langkah politik tersebut, PDI Perjuangan (PDIP) sempat mengocok ulang kandidat cagub Jateng karena melihat langkah politik KIM. PDIP batal mengusung mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi (Hendi) sebagai cagub Jateng 2024. Padahal secara elektabilitas di Pilgub Jateng, Hendi menempati urutan pertama sebagai cagub di beberapa lembaga survei.
Namun politik adalah seni berstrategi, dimana hasil ilmiah tidak secara otomatis berbanding lurus dengan fakta di lapangan. Dengan pertimbangan nama Ahmad Luthfi sebagai Cagub Jateng dari KIM, maka PDIP akhirnya mengusung mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa sebagai cagub dan Hendi sebagai cawagubnya.
Keputusan PDIP ini diyakini oleh sejumlah pihak sebagai strategi untuk mengimbangi kekuatan dari pasangan calon dari KIM. Dengan majunya nama dua jenderal purnawirawan tersebut maka publik menilai jika pertarungan di Pilgub Jateng adalah ‘perang bintang’.
Meski begitu, baik KIM dan PDIP tak mau menggunakan istilah ini untuk pertarungan di Pilgub Jateng 2024. “Ini (Pilgub Jateng) bukan perang bintang, sama-sama calon, yang kemudian punya bintang. Bukan perang bintang lah, serem banget,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani di Panti Marhaen, Rabu (4/9/2024).
Purnawirawan Jenderal Turun di Pilgub Jateng
Walaupun sudah dibantah namun publik tetap meyakini jika Pilgub Jateng ini adalah ‘perang bintang’, karena aktor yang bertarung adalah para jenderal. Tak lama berselang, penilaian publik soal ‘perang bintang’ ini kembali terjawab, karena KIM menunjuk sejumlah jenderal purnawirawan lagi untuk masuk dalam tim pemenangan pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin.
Tak tanggung-tanggung, KIM memasang Asisten khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yakni Letjen TNI (Purn) AM Putranto sebagai Ketua Tim pemenangan pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin.
Putranto juga akan dibantu sejumlah purnawirawan jenderal lainnya dalam tim pemenangan. Mereka di antaranya Letjen TNI (Purn) Bibit Waluyo, mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Sutarman, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, dan Komjen Pol (Purn) Ari Dono.
Ditunjuknya AM Putranto ini bukan tanpa alasan, karena yang bersangkutan memiliki rekam jejak yang cukup mentereng di militer. Selain itu, lulusan Akademi Militer (Akmil) 1987 ini merupakan teman seangkatan dari Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa yang saat ini maju sebagai cagub Jateng.
Masuknya sejumlah jenderal dalam tim pemenangan tersebut membuat sikap PDIP kembali goyah, karena mengocok ulang komposisi tim pemenangan Andika-Hendi. Awalnya PDIP menunjuk Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul ketua tim pemenangan, namun akhirnya dibatalkan.
Terbaru PDIP menunjuk tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yakni Umar Wahid Hasyim. Dia merupakan adik dari Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi Ketua Timses pasangan Andika-Hendi.
“Keputusan dari DPP PDIP sudah keluar, jadi untuk ketua tim pemenangan kami saya dan Mas Hendi adalah dokter Umar Wahid Hasyim,” ujar Andika setelah menyambangi kantor PW Muhammadiyah Jateng, Semarang, Rabu (25/9/2024).
Pertarungan Jenderal Berpotensi Adanya Pengerahan Aparat Negara
Pengamat Militer dan Pertahanan, Ade Muhammad mengatakan keterlibatan sejumlah purnawirawan jenderal dalam Pilkada 2024 khususnya di Pilgub Jateng tidak akan membawa pengaruh besar terhadap aparat negara.
Menurutnya, sejumlah purnawirawan yang masuk dalam timses pasangan calon tidak akan bisa mengerahkan aparatur negara khususnya TNI-Polri untuk mengamankan kepentingannya di Pilkada 2024.
“Kalau sudah pensiun maka dia tidak lagi memiliki hak komando. Jadi tidak masalah (terlibat dalam pilkada). Hak komando yang saya maksud adalah hak komando pada prajurit aktif TNI,” kata Ade kepada Inilah.com.
Meski tak bisa menggunakan aparat negara, namun para purnawirawan jenderal ini bisa mengerahkan massa untuk memenangkan pilkada. Hal ini disebabkan karena mereka memiliki pengalaman selama berkarier di kesatuannya masing-masing.
“Jika pensiunan TNI kemudian mengerahkan massa untuk cagub itu sah saja selama masih dalam koridor hukum dan mobilisasi massa dalam demokrasi itu lazim dilakukan oleh siapapun dalam timses manapun,” katanya.[Ajat/Reyhaanah Asya]