Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menyoroti kabar yang menyebut Dito Ariotedjo akan kembali duduk sebagai Menpora di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menurut dia, anak muda memang menjadi harapan besar khususnya di dunia olahraga. Tetapi, kata Adib, Dito justru tidak bisa dijawab tantangan itu.
“Nyaris tidak ada terobosan, visi, misi soal perkembangan olahraga yang menurut saya signifikan di era Dito. Kualitas, kompetensi Dito ini hampir mirip-mirip dengan Nadiem Makarim tak punya kualitas, belum saatnya menjadi menteri,” ujar Adib kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, dikutip Senin (7/10/2024).
Asal tahu saja, saat gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) anggarannya mencapai Rp3,94 triliun dengan rincian, Sumut mengelola Rp2,09 dan Aceh Rp1,8 triliun. Tetapi dana jumbo itu malah menghasilkan kekacauan. Makin buruk karena kurang baiknya koordinasi Kemenpora. Menteri Dito Ariotedjo yang harusnya bertanggung jawab, malah memberi nilai 8,5 untuk gelaran PON.
Adib melanjutkan, bila nantinya Dito tetap terpilih jadi menteri, diyakini hanya untuk memenuhi kuota jatah Partai Golkar saja. Ia menyebut, Dito merupakan representasi dari oligarki. “Kalaupun Dito menjadi menteri ya karena jatah partai saja, karena dia adalah bagian dari oligarki politik,” ucap dia.
Sebelumnya, juru bicara Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebutkan Prabowo sudah mengantongi beberapa nama yang akan dipilih sebagai menteri dalam kabinetnya.
Dia mengatakan, dari partai politik, Prabowo akan memprioritaskan nama-nama dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), sedangkan dari kelompok lainnya sedang dipertimbangkan berdasarkan usulan kelompok masyarakat, ormas, kelompok profesi buruh tani dan nelayan, relawan, serta lainnya.
Dahnil menerangkan terdapat tiga kriteria bagi calon menteri yang akan duduk di kabinet, yakni integritas, kompetensi dan loyalitas. “Dengan Pak Prabowo sebagai panglima, mereka yang menjadi menteri Pak Prabowo harus tegak lurus dengan berbagai agenda pembangunan yang sudah dibuat Pak Prabowo,” ucap dia di Jakarta, Sabtu (28/9/2024).
Terkait dengan jumlah kementerian pada kabinet Prabowo, dia menuturkan, hal tersebut belum bisa dipastikan lantaran masih berproses, tetapi yang pasti jumlahnya akan bertambah dari saat ini yang sebanyak 34.
“Nanti ada kementerian yang akan dipecah dan digabung atau merger. Ada Kementerian yang tadinya dipecah nanti ada jadi badan, ada juga yang digabung dan sebagainya,” ucap Dahnil menjelaskan.