Maraknya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan melemahnya daya beli masyarakat yang ditandai deflasi lima bulan beruntun, mengusik legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Habib Idrus Salim Al Jufri. Karena itu dia mengajak para anggota DPR yang baru dilantik untuk mendorong pemerintahan Prabowo-Gibran menjadikan penciptaan lapangan kerja sebagai salah satu program prioritas yang harus dijalankan.
“Situasi ekonomi kita harus diakui tidak dalam kondisi yang diharapkan. Gelombang PHK dan turunnya daya beli harus diantisipasi. Bagaimana caranya supaya tercipta banyak lapangan kerja, karena itulah satu satunya cara untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan rakyat,” kata Habib Idrus dalam keterangannya dikutip Rabu (9/10/2024).
Data Kementerian Tenaga Kerja menunjukkan, pada periode Januari-November 2023 saja terdapat 57.923 orang yang terkena PHK. Itu sebabnya, penyediaan lapangan kerja menjadi concern Habib Idrus.
Setelah dilantik, dia menjadikan penyediaan lapangan kerja sebagai program utama yang akan dijalankan. “Saya ingin membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Untuk tahap awal kita lakukan di dapil saya sendiri, Banten III (Tanggerang Raya),” ujar Habib Idrus.
Apalagi data menunjukkan, ketiadaan lapangan kerja menjadi masalah yang urgent di Banten. Di saat yang sama, angka pengangguran Banten menjadi yang tertinggi di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan, per Februari 2024 lalu pengangguran di Banten mencapai 7,02 persen. Diikuti Kepulauan Riau (6,94 persen), Jawa Barat (6,91 persen), DKI Jakarta (6,03 persen), dan Papua Barat Daya (6,02 persen).
“Ini yang menjadi concern saya. Ketika kampanye saya bicara menciptakan 20 ribu lapangan kerja baru di dapil saya Banten III. Setelah dilantik, semoga bisa diakselerasi atau mempercepat perubahan di dapil saya. Setelah itu harus kita tularkan ke tingkat nasional,” jelas Habib Idrus.
Tarik Investasi dan Perkuat Peran UMKM
Dia menambahkan, pemerintah mendatang perlu juga fokus pada upaya meningkatkan investasi asing langsung (foreign direct investment-FDI) yang sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kita butuh FDI, investasi langsung yang punya efek pada terciptanya lapangan kerja. Ini pasti akan menjadi pilar pertumbuhan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi yang ditopang konsumsi. Kualitas pertumbuhan ekonomi kita harus diperbaiki, agar tidak semu,” paparnya
Dan yang juga tak kalah penting, kata Habib Idrus, pemerintah harus lebih peduli dan terus menguatkan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia.
“Ini data yang saya dapat. UMKM itu menyerap sekitar 97 persen dari total angkatan kerja di Indonesia. Menghimpun hingga 60,4 persen dari total investasi di Indonesia. UMKM juga berkontribusi sekitar 61 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Jadi penting sekali kita mempriortaskan UMKM,” tutup Habib Idrus.