Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencanangkan program rehabilitasi kawasan pesisir yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat pesisir, khususnya nelayan.
Hal itu disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono saat meresmikan pengembangan kawasan berbasis pemanfaatan hasil sedimentasi di Perairan Morodemak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Jumat (11/10/2024).
Trenggono menyampaikan, program rehabilitasi kawasan pesisir di Morodemak, menjadi pilot project nasional. Nantinya akan diterapkan di seluruh kawasan pesisir di Indonesia.
“Program rehabilitasi ini adalah memperbaiki ekosistem lingkungan sekitar dan menjaga kelestarian lingkungan laut melalui pengelolaan hasil sedimentasi,” kata Trenggono, dikutip dari Inilahjateng.com.
Informasi saja, sedimentasi di kawasan Morodemak sangat tinggi, bahkan jika air surut, perahu nelayan tidak bisa berlabuh. Akibat tingginya sedimentasi di muara sungai.
Alhasil, nelayan harus memutar jalur agar bisa masuk ke muara sungai yang membuat kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) menjadi boros. Menggerus penghasilan nelayan.
“Sehingga dengan program ini kita keruk sedimentasi dan kita manfaatkan untuk membuat pemecah ombak sehingga abrasi dapat teratasi. Karena sedimentasi tinggi ini datang dari abrasi. Abrasi ini juga merusak mangrove yang berfungsi juga sebagai penangkal abrasi,” jelas Trenggono.
Dia mengatakan, untuk pengelolaan sedimentasi, KKP telah menyusun lokasi prioritas dan mendetailkannya pada dokumen perencanaan. Sedimentasi yang menurunkan daya dukung ekosistem pesisir harus segera diatasi agar tidak merusak fungsi ekosistem.
Pilot project pengembangan kawasan berbasis pemanfaatan sedimen berkelanjutan ini, merupakan salah satu implementasi dari PP Nomor 26 Tahun 2023.
“Kami mengembangkan kawasan dengan konsep rehabilitasi, penanaman mangrove, penataan kawasan, dan pengembangan silvofisheries, edu-mangrove, serta kuliner berbasis tangkapan lokal,” bebernya.
Trenggono menekankan pentingnya pengelolaan sedimentasi di perairan Morodemak, terutama di Muara Sungai Tuntang Lama yang mengalami sedimentasi berat dan mengganggu aktivitas nelayan. Kondisi eksisting yang mencakup gosong pasir sepanjang 800 meter, alur kapal yang terganggu, serta rob dan land subsidence menjadi alasan utama pemilihan lokasi ini.
“Kegiatan ini memberikan manfaat besar bagi nelayan yang selama ini terkendala sedimentasi dan rob. Dari sisi ekonomi, pengembangan kawasan ini juga diharapkan menjadi pemulihan ekonomi melalui sektor wisata dan kuliner terpadu,” tuturnya.
Dia pun berharap pengembangan kawasan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi kelautan dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, dan menjamin kelestarian ekosistem laut.
Pengembangan kawasan ini akan berlangsung selama lima tahun, berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti perguruan tinggi, pemerintah daerah, LSM, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL), Victor Gustaaf Manoppo menambahkan, acara soft launching ini dihadiri lebih dari 200 orang dari berbagai kalangan.
“Perairan Morodemak dan sekitarnya merupakan kawasan prioritas yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Nomor 208 Tahun 2023. Kondisi sedimentasi yang berat di kawasan ini mengancam alur kapal ikan dan mengakibatkan abrasi serta rusaknya ekosistem mangrove dan tambak,” kata Victor.
Pengembangan kawasan ini, kata dia, merupakan langkah awal dalam pengendalian sedimentasi di laut dan rehabilitasi kawasan pesisir. KKP telah menyusun masterplan pengembangan kawasan melibatkan Tim Universitas Diponegoro yang saat ini sedang diimplementasikan dengan strategi utama revitalisasi fungsi ekologis, ekonomis, dan sosial.
“Kegiatan ini diharapkan menjadi solusi atas tantangan sedimentasi, abrasi, serta bencana rob dan sea level rise yang mengancam kawasan pesisir Morodemak,” jelasnya.
Sebagai bagian dari kolaborasi, KKP menggandeng pihak-pihak seperti PT PLN Nusantara Power, PT Pelabuhan Indonesia, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pertamina (Persero), dan mitra lainnya yang turut serta dalam program CSR untuk mendukung pengembangan kawasan ini.
“Dengan dilaksanakannya program ini, diharapkan kawasan Morodemak dapat menjadi contoh inovatif dalam pengelolaan hasil sedimentasi di laut secara berkelanjutan. Pemerintah berharap bahwa upaya ini akan berdampak positif dalam jangka panjang, tidak hanya bagi lingkungan tetapi juga bagi kesejahteraan masyarakat nelayan dan petambak di sekitar kawasan,” terangnya.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan, pihaknya mengucapkan terimakasih mewakili masyarakat demak, karena di wilayah Pesisir memiliki potensi besar sumber tankapan perikanan namun terkendala tantangan lingkungan yang signifikan. Yakni salah satunya masalah sedimentasi, yang berdampak pada akses pelayaran kapal nelayan, dan imbasnya pada kesejahteraan masyarakat.
“Karena bisa memperpanjang lamanya waktu tempuh pelayaran kapal saat melaut dan juga tentunya menambah biaya bahan bakar kapal,” ucap Nana.