Wajar bila publik mencurigai kuatnya motif politik di balik gencarnya pemerintahan Jokowi membagikan bantuan sosial (bansos) saat masa kampanye. Karena, dua anak Presiden Jokowi berkepentingan untuk menang dalam Pemilu 2024.
Karena ada Gibran Rakabuming Raka yang menjadi calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, dan Kaesang Pangarep menjadi Ketum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Di mana, parpol berlogo bunga mawar merah itu, memasang target ambisius, yakni perolehan suaranya di atas parliamentary threshold (PT) sebesar 4 persen.
Isu politisasi bansos, buru-buru dibantah Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi. Dia bilang, pemberian bansos merupakan bentuk kehadiran negara untuk membantu masyarakat. Jadi, tidak ada kaitannya dengan kegiatan politik.
Menurut Arief di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 9/1/2024), pemberian bansos hampir dilakukan setiap tahun. Bukan hanya menjelang pemilu. “Jadi tidak ada politis. Inii murni untuk masyarakat, dan ini bukan tiba-tiba menjelang pemilu. Dari tahun kemarin, dari dulu, dari zaman dulu,” ujar Arief.
Ia menegaskan, tidak ada atribut atau warna politik dalam setiap pemberian bansos kepada masyarakat. “Insha Allah tidak. Kan tidak ada atribut politik. Ini negara yang hadir, tolong dijelaskan negara yang hadir. Siapapun pemimpinnya, memikirkan untuk masyarakat,” kata dia.
Saat ini, kata dia, bansos sangat dibutuhkan masyarakat. Karena itu, pemerintah juga memikirkan untuk memperpanjang bantuan sosial yakni berupa bantuan pangan ke masyarakat hingga Juni 2024, dari rencana sebelumnya pada Maret 2024. “Masyarakat di bawah perlu sekali dibantu,” ujarnya.
Sebelumnya, beredar usulan agar pembagian bansos menjelang Pemilu 2024 diberhentikan sementara. Karena dikhawatirkan menjadi alat politik.
Pekan lalu, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menyampaikan bahwa pemerintah membagikan bansos untuk membantu keluarga miskin yang sedang menghadapi situasi sulit, akibat kenaikan harga bahan pokok.
“Tujuan utama bansos adalah sebagai bantalan atau perlindungan sosial agar masyarakat atau keluarga miskin mampu bertahan menghadapi tekanan kenaikan harga pangan sebagai dampak El Nino maupun gangguan rantai pasok yang berdampak pada kenaikan harga pangan global,” kata Ari melalui pesan singkat.
Ari menegaskan bahwa penyaluran bantuan sosial adalah program afirmasi dari pemerintah untuk rakyat yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan telah disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR. “Jadi, tidak ada hubungannya dengan proses pemilu,” katanya.
Dia menyatakan bahwa sasaran program bantuan sosial sudah jelas, ada data nama dan alamatnya. Penyaluran bantuan sosial juga melibatkan pemerintah pusat hingga pemerintah desa.
“Pelaksanaan di lapangan juga terbuka untuk diawasi oleh berbagai pihak. Bahkan, pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak, termasuk kalangan non-pemerintah, terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan,” katanya.