Pensiun dari Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy makin tak punya waktu. Karena dia dipercaya menjadi Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah.
Kata Muhadjir, PP Muhammadiyah belum menetapkan keputusan tambang batu bara mana yang dipilih. Namun sudah dilakukan survei terhadap tiga tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yakni Adaro Energy, Kideco, dan Arutmin Indonesia di Kalimantan Timur.
“Mengenai mana yang kami pilih dari yang sudah diumumkan Pak Bahlil, sudah kami survei. Kami juga sudah bentuk tim survei internal ke Adaro, Kideco dan Arutmin,” kata Muhadjir di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (18/10/2024).
Survei awal yang dilakukan tim internal PP Muhammadiyah, kata mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu, mencakup studi geologi, pemetaan, penilaian ekonomi hingga studi lingkungan.
Tahapan survei, kata pria kelahiran Madiun pada 29 Juli 1956 itu, perlu dilakukan sebelum memulai eksplorasi, atau pengembangan tambang batu bara. Agar terkumpul informasi dasar yang diperlukan, terkait potensi dan kelayakan area tambang.
“Jadi ini kami masih membentuk lembaga yang ada di Muhammadiyah. Saya tidak ingin, kami menerima tambang, kemudian yang mengerjakan bukan kami. Nanti akan kami bentuk satu PT, karena ada kemungkinan, kami menambang tidak hanya satu titik. Akan tetapi itu masih perkiraan,” imbuhnya.
Muhadjir menambahkan, PP Muhammadiyah menerjunkan para surveyor internal dari kalangan dosen Universitas Muhammadiyah. Dari sisi sumber daya manusia (SDM), tidak ada masalah. Karena PP Muhammadiyah memiliki sejumlah universitas yang memiliki program studi pertambangan. Yang bekerja sama dengan perusahaan tambang.
“Kampusnya juga dekat dengan tambang. Misalnya Universitas Muhammadiyah Mataram, dekat Newmont (Amman Mineral). Ada Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dekat KPC. Dan di Berau, dekat dengan Berau Coal,” kata Muhadjir.
Asal tahu saja, luas lahan bekas PKP2B milik PT Adaro Energy Indonesia Tbk, mencapai 7.437 hektare (ha), sedangkan lahan eks PKP2B yang dimiliki PT Arutmin Indonesia seluas 22.900 ha. Adapun, lahan eks Kideco seluas 13.613 ha.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menerangkan, pemerintah menyiapkan tambang batu bara eks PKP2B milik PT Adaro Energy Tbk, dan PT Arutmin Indonesia untuk dikelola PP Muhammadiyah.
Namun, kata Bahlil, ada permintaan tambahan lahan tambang batu bara di wilayah lain dari PP Muhammadiyah.
“Kita kasih Muhammadiyah, kita kasih. Yang kita sudah siapkan itu, Arutmin sama Adaro. Tapi kan ada permohonan untuk ke tempat yang lain. Nanti kita lagi pertimbangkan ya,” kata Bahlil, di Jakarta, Minggu (13/10/2024).
Bahlil belum menyebut wilayah tambang lain yang diminta. Namun, dia menyebut di sekitar lahan yang telah ditawarkan. “Nah, mintanya sekitar itu. Tapi ada lagi yang dipertimbangkan untuk kasih yang lain lagi,” ungkapnya.