Selasa, 29 Oktober 2024 – 20:35 WIB
Untuk memperbaiki tata kelola sawit nasional agar semakin baik, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto membentuk badan sawit nasional. Seperti halnya Malaysia yang memiliki Malaysian Palm Oil Board (MPOB).
Ketua Umum Gapki, Eddy Martono mengatakan, badan sawit nasional itu diusulkan di bawah langsung Presiden Prabowo. Jadi, tidak seperti Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang merupakan badan layanan umum di di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Kita harapkan begitu, jadi benar-benar bisa mempercepat tata kelola yang lebih baik. Mengejar ketahanan energi, ketahanan pangan, sehingga tidak perlu terulang sejarah masa lalu,” kata Eddy di Jakarta, dikutip (29/10/2024).
Advertisement
Pembentukan Badan Sawit Nasional ini, kata dia, diharapkan mampu mendukung program Prabowo terkait ketahanan pangan dan ketahanan energi. Apalagi produksi sawit saat ini cenderung menurun, sementara jumlah konsumsi terus meningkat.
“Tahun ini aja udah naik (konsumsi). Apalagi tahun depan B40. Nah ini jangan sampai terulang sejarah, Indonesia pernah jadi eksportir gula terbesar kedua dunia sekarang jadi importir,” tutur Eddy.
Pandangan senada disampaikan, Wakil Ketua Umum III Gapki, Satrija B Wibawa, usulan pembentukan badan sawit nasional merupakan komitmen Gapki dalam mendukung program Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran.
Lembaga ini, kata Satrija, bisa menjadi motor dalam mewujudkan ketahanan pangan, serta mendukung program yang berkaitan dengan investasi, hilirisasi sawit, penyerapan tenaga kerja, dan penyelesaian gas rumah kaca.
“Itu konteksnya ke sana, sehingga Gapki memikirkan untuk mendukung Asta Cita tersebut perlu ada fokus yaitu membentuk badan sawit nasional. Apakah badan sawit nasional ini badan baru atau penguatan, itu adalah kewenangan pemerintah,” kata Satrija.
Dengan adanya badan itu, kata Satrija, pihaknya berharap tata kelola sawit dapat dibenahi, sehingga membawa dampak positif bagi perekonomian nasional, dan masyarakat ke depan. Gapki berharap dengan pembentukan badan baru, masalah sawit yang ada telah terjadi di masa lalu, dan saat ini tidak terulang kembali.
“Pengalaman di pemerintahan sebelumnya terdapat 37 kementerian dan lembaga yang terlibat di dalam sawit tidak terulang lagi, ketika sudah ada badan sawit nasional. Mengefektifkan pengelolaan sawit, yang terpadu, yang komprehensif, dan end to end. Dan memang tujuan utamanya mendukung Asta Cita dari program pemerintah,” kata Satrija.