Rabu, 6 November 2024 – 01:15 WIB
Kamala Harris dan Donald Trump berhadapan dalam Pilpres AS 2024. (Ilustrasi: Inilah.com)
Berdasarkan sejumlah jajak pendapat yang rilis sesaat menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) AS 2024, persaingan antara dua kandidat kuat, Kamala Harris dan Donald Trump, tampak sangat ketat. Keduanya pun berpotensi menghadapi pertarungan hukum yang mungkin terjadi dalam menentukan hasil pemilu.
Awal tahun ini, kandidat dari Partai Republik Donald Trump mengatakan jika hasil Pilpres 5 November nanti ‘jujur, adil dan bebas’, ia akan menerimanya. Para pejabat penyelenggara pemilu yakin proses pemungutan suara akan berlangsung adil, aman, dan transparan. Tetapi, mantan presiden ini semakin menyuarakan kekhawatiran tentang kemungkinan kecurangan yang akan dilakukan pesaingnya.
“Jika kita bisa menekan kecurangan itu, karena mereka adalah orang-orang yang curang, maka kita akan meraih kemenangan yang luar biasa,” ujar Trump.
Sementara itu, dalam wawancara di program NBC Nightly, Oktober lalu, kandidat Partai Demokrat Kamala Harris menegaskan timnya siap jika Trump kalah dan mencoba untuk menggagalkan pemilihan.
“Kami akan siap menghadapi malam pemilihan dan hari-hari setelahnya. Kami memiliki sumber daya dan keahlian, serta fokus pada hal tersebu,” kata Harris, yang juga adalah Wakil Presiden Pertahana.
Advertisement
Komite Nasional Partai Republik memiliki ‘Program Integritas Pemilu’ di sejumlah negara bagian yang menjadi medan pertempuran. Sejumlah pengacara partai telah mengajukan lebih dari seratus tuntutan hukum atas dugaan penyimpangan aturan pemungutan suara. Namun, banyak yang terhenti di pengadilan.
Partai Demokrat pun meluncurkan upaya hukum mereka sendiri, termasuk gugatan untuk mencegah potensi penundaan sertifikasi hasil pemilu di Negara Bagian Georgia.
Menurut analis demokrasi dari Pusat Kebijakan Bipartisan, Michael Thorning, dalam pemilihan presiden yang ketat seperti tahun ini, pertarungan hukum sudah pasti akan terjadi. Sebagian besar akan terjadi di setiap negara bagian kunci.
“Di TPS, kita sering melihat perdebatan mengenai apakah surat suara ditangani dengan benar atau tidak. Pada hari-hari pascapemilu nanti akan terjadi perdebatan soal apakah setiap pemilih benar-benar memenuhi syarat atau tidak, dan apakah surat suara sementara mereka sudah dikumpulkan dan dihitung,” kata Thorning.
Robert Graci, mantan hakim Pennsylvania yang kini menjadi pengacara dan anggota organisasi non-partisan ‘Keep Our Republic’ memperingatkan melalui bahwa siapapun yang mengeklaim adanya kecurangan, harus menunjukkan bukti.
“Para pengacara, berhati-hatilah dengan apa yang Anda tuduhkan! Pastikan Anda bisa membuktikannya, jika tidak, mereka mungkin akan dikenakan sanksi seperti yang telah kita lihat tahun 2020,” ungkap Graci.
Mantan pengacara Trump, Rudy Giuliani, misalnya, dipecat karena menyebarkan klaim tak berdasar bahwa Pilpres AS 2020 dicurangi.
Gugatan hukum bisa menunda hasil pemilihan presiden. Namun, jika pada Selasa (5/11/2024) malam waktu setempat hasilnya jelas mendukung salah satu calon presiden dengan selisih yang cukup besar, para analis mengatakan akan lebih sulit bagi pihak lawan untuk menggugat hasil tersebut. [NBC/VOA]
.
.
Dapatkan Informasi Terkini dan Menarik Seputar Pilpres AS 2024 di Laman Google News Inilah.com