Kamis, 14 November 2024 – 12:18 WIB
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan. (Foto: Inilah.com/Rizky Aslendra).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agama (Agama) terus menjalin koordinasi untuk mencegah praktik korupsi dalam pelaksanaan ibadah haji hingga umroh.
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengaku, telah menjalin komunikasi intens dengan Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agama (Kemenag), Faisal Ali Hasyim.
“Satu siklus penuh dan bukan haji (reguler) ini saja. Jadi yang haji plus, yang umroh itu sekalian saja deh (diawasi). Mulai perizinannya sampai databasenya, segala macem. Kita pengen lihat,” ujar Pahala kepada awak media di Gedung ACLC C1 KPK, Jakarta Selatan, Rabu (13/11/2024).
Advertisement
Advertisement
Pahala menjelaskan, berdasarkan hasil komunikasi dengan Irjen Kemenag, tercetus rencana pembentukan sebuah badan atau lembaga, di bawah Kemenag. Beranggotakan tim dari KPK untuk mengawasi pelaksanaan haji. Sebelumnya, orang KPK turut menjadi tim pendamping haji.
“Waktu kemarin, haji kemarin kita juga. Ada satu orang kita (KPK) menjadi pendamping. Itu ada temuan (potensi korupsi). Jadi, Pak Faisal bilang, gimana kalau ke depan dibakukan saja. Jadi jangan hanya orang. Jadi sebuah badan gitu. Tapi, kita lihat dulu badannya di dirjen mana, atau di bawah badan apa,” jelas Pahala.
Pahala pun mengungkapkan, temuan anggota KPK ketika mendampingi haji. Salah satunya titik pontensi korupsi dalam pengadaan makanan katering.
“Temuannya yang disana catering, segala macem gitu kan. Itu disana kita gak tau nih, kasuistiknya apa?, apakah karena orang,” ucapnya.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, menyampaikan keinginannya agar tidak ada lagi isu korupsi dalam penyelenggaraan haji mendatang. Pernyataan ini diungkapkannya saat membuka Mudzakarah Perhajian Indonesia Tahun 2024 yang berlangsung di Institut Agama Islam (IAI) Persis Bandung, Jawa Barat.
“Penyelenggaraan haji tahun ini kami tidak ingin ada isu-isu korupsi di balik penyelenggaraan haji tahun, ini sesuai dengan arahan presiden kepada menteri-menterinya,” ungkap Menag Nasaruddin, seperti dikutip dari laman Kemenag.go.id, Rabu (13/11/2024).
Menag juga menyampaikan rencana untuk berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan KPK guna memperbaiki beberapa titik krusial yang ada dalam penyelenggaraan haji.
“Bagi kami Kemenag kami akan segera menindaklanjutinya dengan berkonsultasi kejaksaan dan KPK yang selama ini concern untuk memperbaiki titik krusial seperti ini,” ujarnya.