Jumat, 15 November 2024 – 16:43 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia (tengah) umumkan nama-nama pengurus DPP Golkar, di Slipi, Jakarta Barat, Kamis (7/11/2024). (Foto: Inilah.com/Diana)
Direktur Riset Trust Indonesia Ahmad Fadhli angkat bicara soal gugatan terhadap kepengurusan Partai Golkar di era kepemimpinan Ketum Bahlil Lahadalia. Terdapatnya sejumlah sosok kontroversial di jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP), bisa memicu penurunan elektoral partai beringin.
“Partai Golkar memang dikenal sebagai partai dengan kader yang beragam dan dinamis. Sehingga muncul sekali banyak faksi yang sebenarnya berkepentingan ketika terjadi perubahan kepengurusan Partai Golkar. Termasuk dalam hal perubahan kepengurusan di era Ketum Bahlil,” ujar Fadhli kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Jumat (15/11/2024).
Fadhli mengatakan beberapa tokoh yang dianggap kontroversial dan menjabat posisi penting di struktural kepengurusan tentu bisa berdampak pada elektoral partai. Sebut saja Ketua DPP Bidang Organisasi Yahya Zaini yang pernah tersandung skandal video porno dengan pedangdut Maria Eva pada 2006 silam. Selain itu, ada juga Wakil Ketua Umum Idrus Marham yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi.
Advertisement
Advertisement
“Tentu akan berpengaruh secara elektoral. Sebab, persepsi pertama pemilih atau publik atas sebuah parpol tentu akan sangat ditentukan oleh citra yang melekat pada pengurusnya. Mungkin ke depan, dipertimbangkan kembali figur-figur yang akan duduk dalam struktur kepengurusannya. Jangan sampai publik beranggapan Golkar tidak punya lagi kader-kader bagus dan progresif selain mantan-mantan terpidana tersebut,” ujar dia.
Hari-hari Menteri ESDM sekaligus Ketum Golkar, Bahlil Lahadalia sedang tidak tenang beberapa waktu belakangan. Bahlil boleh saja tak menunjukkan raut kecewa atas keputusan Universitas Indonesia (UI) menangguhkan gelar Doktor-nya. Tapi belum tentu bisa tenang kalau soal urusan status ketumnya yang digugat ke PTUN.
Gugatan yang dilayangkan kader Golkar Ilhamsyah Ainul Mattimu ke PTUN akan memasuki sidang perdana pokok perkara pada 20 November mendatang. Kuasa hukum penggugat, Muhamad Khadafi optimistis gugatan kliennya akan dikabulkan.
“Kami yakin gugatan kemungkinan besar bakal diterima. Di dalam AD/ART yang sudah disepakati dalam munas periode sebelumnya, sudah disepakati munas periode berikutnya diadakan di bulan Desember,” tutur dia saat dihubungi wartawan di Jakarta, dikutip Kamis (14/11/2024).
Ia menambahkan, bila ingin memajukan jadwal munas maka harus diubah pada munas periode selanjutnya yang dihelat Desember mendatang.
Dia menjelaskan, gugatan ditujukan kepada Kementerian Hukum selaku pihak yang mengakui kepengurusan Golkar sekarang. Sedangkan partai beringin hanya sebagai pihak terkait. Dalam tahap pemeriksaan persiapan, perwakilan Golkar tidak ikut hadir.
Seandainya gugatan ini dikabulkan, artinya Bahlil berpotensi tersungkur dari pucuk beringin. “Bila SK dari Menkumham dikabulkan maka posisi ketua dikembalikan ke Plt (Pelaksana Tugas) yakni Pak Agus Gumiwang dan Pak Lodewijk sebagai sekjennya. Tak mungkin ke Pak Airlangga karena dia kan sudah mengundurkan diri,” tutur dia.
Khadafi mengatakan, putusan dari gugatan di PTUN diprediksi rampung pada Februari 2025. Seharusnya sebelum ada putusan hukum, maka status quo berlaku di kepengurusan Golkar. “Gugatan kami ini kan ada di PTUN dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat,” katanya.