Minggu, 17 November 2024 – 01:25 WIB
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. (Foto: JP)
Praktisi hukum Deolipa Yumara menyambut baik keputusan Universitas Indonesia menangguhkan gelar doktor (S3) Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) untuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
Lewat keputusan ini, menunjukkan adanya persoalan dalam pendidikan studi doktoral Bahlil. Berkaca dari situ, Deolipa menilai tanggung jawab serupa juga harus dikenakan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) dan Dekan Fakultas Ilmu Administrasi (FIA), sebagai pihak pembimbing studi doktoral tersebut.
“Dua-duanya ini memang harus diproses ini secara etik. Kalau memang ada pelanggaran atau diduga tidak benar dua-duanya harus diberhentikan,” kata Deolipa saat ditemui awak media di Jakarta, Sabtu, (16/11/2024).
Sebagai alumni Fakultas Hukum dan Fakultas Psikologi UI, Deolipa memandang sangat penting bagi
Majelis Wali Amanat UI melakukan proses etik terhadap kedua dekan itu.
Sebab, proses pendidikan Bahlil di UI sangat janggal. Sebagai menteri aktif Bahlil tentu sibuk. Namun, ia bisa lulus dari program doktoralnya dengan predikat cumlaude dalam waktu singkat.
Advertisement
Advertisement
Ketidakwajaran ini membuat publik mengendus terdapat dugaan kolusi dalam pemberian gelar doktor Bahlil.
“Jadi kita minta sekarang Dekan FEB ini dan dekan FIA ini mundur dari jabatannya, karena ini sama halnya mempermalukan kredibilitas UI,” ujar Deolipa.
Selain dua dekan yang jadi pembimbing Bahlil, Deolipa juga mendorong Direktur SKSG tempat Bahlil menempuh program doktoral di UI mundur.
Sebab, Direktur SKSG diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan dengan memudahkan seseorang seperti Bahlil lulus dan meraih gelar doktor.
“Ya tentunya Direktur SKSG sebagai (kepala) programnya harus mundur juga, harus mundur. Jangan ngeles,” tegas Deolipa.
Gelar Bahlil Ditangguhkan
Sebelumnya diberitakan, UI menyatakan Bahlil resmi lulus dan meraih gelar doktor dengan predikat cumlaude setelah mengikuti Sidang Terbuka Promosi Doktor yang digelar oleh Kajian Stratejik dan Global di Universitas Indonesia, Depok, 16 Oktober 2024 lalu.
Untuk meraih gelar itu, Bahlil mengeklaim menulis disertasi berjudul “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia”.
Namun, lembaran program Bahlil ini menjadi sorotan karena dinilai tidak wajar lantaran lulus program S3 hanya dalam waktu 1 tahun 8 bulan.
Tidak hanya itu, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) juga menyatakan keberatan kepada UI karena keterangan mereka dicatut dalam disertasi Bahlil.
Ketua MWA UI, Yahya Cholil Staquf kemudian menangguhkan gelar doktor Bahlil, Rabu (13/11/2024).