Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti terpilihnya kembali Donald Trump menjadi Presiden AS. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, geopolitik AS juga turut mempengaruhi pelaku pasar dalam mengambil sebuah keputusan.
“Yang menjadikan para pelaku pasar memperhitungkannya dalam pelemahan perkiraan pertumbuhan ekonomi ke depan,” ujar Mahendra saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024).
Mantan Duta Besar RI untuk AS saat Trump berkuasa itu memaparkan, pada triwulan III-2024, pertumbuhan ekonomi dunia mengalami penurunan di sebagian besar negara perekonomian utama. Kondisi tersebut turut dibayangi oleh memburuknya tensi geopolitik yang terjadi di berbagai penjuru, secara utama juga akibat kondisi perang di Ukraina dan serangan Israel ke Jalur Gaza dan Lebanon.
Menyikapi perkembangan tersebut, kata Mahendra, berbagai bank sentral utama dunia mengambil kebijakan yang lebih akomodatif dengan melonggarkan kebijakan moneter dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi masing-masing.
Di dalam negeri, lanjutnya, sekalipun pertumbuhan pada triwulan ketiga tercatat 4,95 persen, pertumbuhan ekonomi untuk sepanjang tahun 2024 sampai saat ini tetap terjaga di atas 5 persen, yaitu 5,03 persen.
Kekhawatiran serupa sebelumnya disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu pekan lalu (13/11/2024). Saat itu, Ani, sapaan akrabnya, mengaku cemas dengan kebijakan fiskal Trump yang diperkirakan bakal cukup ekspansif ketimbang Joe Biden.
Ani menyampaikan, kebijakan Trump yang diwaspadai seperti penurunan pajak korporasi, ekspansi belanja strategis, dan proteksionisme dengan menaikkan tarif impor barang.
Selama ini, AS menargetkan tarif impor hanya kepada China karena neraca dagang yang surplus. Ke depan, Trump diperkirakan akan memperluas pemberlakuan tarif impor ke negara-negara Asean, di mana termasuk di dalamnya Indonesia.
“Namun, sama seperti Trump periode pertama, semua melihat partner dagang AS yang surplus. Jadi, mungkin tidak hanya China yang kena, ASEAN seperti Vietnam dan beberapa negara lain akan dijadikan poin untuk fokus dan perhatian terhadap pengenaan tarif impor ini,” ujar Ani.