Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade memastikan dukungan parlemen untuk lembaga anyar bernama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara). Lembaga baru ini menunggu peresmian dari Presiden Prabowo Subianto.
“Jadi, soal Danantara, ya sekali lagi di DPR, khususnya Komisi VI, kami tentu menunggu sikap resmi pemerintah. Sampai sekarang kan pemerintah belum mengumumkan sikap resminya. Tentu di DPR kita menunggu itu yang pertama,” kata Andre di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2024).
“Lalu sebagai Wakil Ketua Komisi VI Fraksi Partai Gerindra, tentu apapun keputusan Presiden Prabowo atau pemerintah, kami sangat mendukung langkah beliau sepenuhnya,” kata politikus Partai gerindra itu.
Sementara terkait mitra kerja BP Danantara di DPR, Andre menyebut Komisi XI DPR. Namun semuanya masih menunggu keputusan resmi dari pimpinan DPR.
“Soal di komisi mana Danantara nah, karena itu adalah badan investasi ya kemungkinan dengan Komisi XI DPR. Tetapi, sekali lagi, itu diputuskan pimpinan DPR,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan akan selalu mendukung segala keputusan pemerintah. Namun saat ini pemerintah masih mempersiapkan dan mengevaluasi seluruh konsep secara matang, termasuk infrastruktur pendukung.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir yang akrab disapa Etho, telah menyiapkan kantor BP Danantara di gedung milik Bank Mandiri. Nantinya, badan baru ini akan menjadi super holding perusahaan pelat merah. Sekelas Temasek (Singapura) atau Khazanah (Malaysia).
“Ketemu sudah (dengan Danantara). Karena nanti salah satu gedung yang dipergunakan oleh Danantara itu kan asetnya Bank Mandiri, buat kantornya,” kata Erick dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (1/11/2024).
Pembentukan BP Danantara ini, kata Erick, menjadi salah satu langkah transformasi dalam tata kelola dan manajemen BUMN. Selaras dengan fokus Erick untuk menggencarkan kolaborasi lintas kementerian di lingkup BUMN.
Kehadiran Danantara, kata dia, diharapkan bisa menghapuskan mentalitas silo atau pola pikir enggan berbagi dengan divisi atau perusahaan lain. Kolaborasi perlu diwujudkan untuk mencapai target yang diharapkan.
“Jadi kita tidak bisa berpikir silo lagi masing-masing kementerian, itu harus punya job desk. Jadi kan kita kerjaan terlalu banyak, enggak mungkin,” ujarnya.